Pakar: Pasal Karet Seharusnya Tak Diperlukan Lagi

Pakar: Pasal Karet Seharusnya Tak Diperlukan Lagi
Frans Hendra Winata ( Foto: Istimewa )
Fana Suparman / PCN Rabu, 10 Mei 2017 | 16:31 WIB

Jakarta- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah menjatuhkan vonis dua tahun pidana penjara dan penahanan langsung terhadap Gubernur DKI nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama. Majelis Hakim yang dipimpin Dwiarso Budi Santiarto menilai Basuki terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penodaan agama terkait pernyataannya di Pulau Seribu.

Pakar hukum pidana, Frans Hendra Winarta menyayangkan masih digunakannya pasal penodaan agama yang termasuk dalam pasal-pasal karet atau haatzaai artiekelen. Menurutnya, sebagai negara hukum yang menganut sistem demokrasi, pasal-pasal haatzaai artiekelen yang merupakan peninggalan kolonial seharusnya sudah tidak perlu lagi diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia.

Hal ini lantaran kebebasan beragama sudah dijamin secara konstitusional dalam UUD 1945. Apalagi, Indonesia merupakan negara hukum bukan negara agama.

"Hanya saja pembuat UU termasuk RUU KUHP masih memasukan pasal haatzaai artiekelen. Mengingat masyarakat Indonesia yang pluralis dan berbeda-beda latar belakang sosiologis, anthropologis, kultural, dan agama dikhawatirkan masih rawan terhadap perbedaan dan latar belakang. Pasal penyebar kebencian inilah yang digunakan hakim perkara Ahok (Basuki) karena masih merupakan bagian dari hukum positif kita," kata Frans kepada SP, Rabu (10/5).

Menurut Frans, digunakannya Pasal 156a KUHP merupakan bentuk koreksi majelis hakim atas ketidakkonsistenan jaksa dalam menyusun surat dakwaan dan tuntutan. Koreksi ini dilakukan lantaran hakim menganggap pernyataan Basuki di Pulau Seribu telah menodai agama.

Diketahui, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Basuki satu tahun dengan masa percobaan dua tahun. Jaksa menilai, Basuki tidak terbukti melakukan tindakan yang melanggar Pasal 156a KUHP sebagaimana dakwaan primer. Namun, Jaksa menilai Basuki melanggar Pasal 156 KUHP dalam dakwaan alternatif.

"Majelis hakim rupanya melihat ketidakkonsistenan dakwaan jaksa dan tuntutan ya sehingga dikoreksi dengan menerapkan Pasal 156a KUHP karena pernyataan Ahok di Pulau Seribu dianggap menodai agama dan dihukum dua tahun segera masuk penjara karena dianggap tidak menyesali perbuatannya dan tidak merasa salah padahal menurut majelis hakim terdakwa bersalah menodai agama. Majelis hakim kelihatannya mempertimbangkan faktor psikologis akibat dari putusan," paparnya.

Meski demikian, dengan putusan ini, Frans berharap politikus dan pejabat negara tidak mencampuradukan politik dan agama. Hal ini sesuai dengan ajaran Bung Hatta dan para pendiri bangsa lainnya yang memisahkan politik dan agama.

"Semoga menurut hemat saya para politikus dan pejabat negara tidak mencampuradukan politik dan agama sebagaimana ajaran Bung Hatta dan para founding fathers Indonesia tentang pemisahan agama dan politik atau dikenal sebagai scheiding van kerk en staat atau seperation between church and state," ungkapnya.

Selain itu, Frans berharap putusan ini merupakan yang terbaik agar Indonesia aman dan tenteram. Dengan demikian, bangsa Indonesia dapat melanjutkan pembangunan di segala bidang dan memperkuat landasan NKRI dan Pancasila.

"Sebagaimana janji Pilkada dan Pemilu, para kontestan harus siap menang atau kalah. Pesta demokrasi sudah usai mari kita melupakan perbedaan dan bersatu dalam pembangunan dalam segala bidang. Tidak boleh ada trauma Pilkada Jakarta. Memang dalam pemilu harus ada yang menang dan kalah. Itulah hakekat demokrasi," ungkapnya.



Sumber: Suara Pembaruan
CLOSE