Umur Indonesia Dikhawatirkan Tidak Sampai 100 Tahun i

Mochtar Pabottingi

Oleh: Erwin C Sihombing / YUD | Jumat, 19 Mei 2017 | 19:51 WIB

Jakarta - Tensi panas yang terjadi selama proses Pilgub DKI dikhawatirkan tidak terkelola dengan baik sehingga terus menghasilkan kisruh berkepanjangan yang memecah kesatuan. Bahkan bukan tidak mungkin, usia Indonesia tidak sampai 100 tahun.

Profesor Emeritus LIPI Mochtar Pabotinggi mengungkapkan kekhawatiran itu dalam acara peluncuran buku berjudul "Ekologi Demokrasi" dan diskusi publik bertema "Membaca Indonesia: Konsolidasi Demokrasi dan Transformasi Sosial dalam Ekosistem Politik yang Sedang Berubah" di Kantor Para Syndicate, Jakarta, Jumat (19/5).

Mochtar mengatakan, Pilgub DKI yang diwarnai politisasi agama telah mengubah wajah Indonesia sesungguhnya. Mochtar yang lahir tahun 1945 bahkan meyakini, kondisi panas yang ada sekarang ini merupakan yang terparah sejak Republik berdiri.
"Jangan-jangan 100 tahun tidak kita lewati. Jangan-jangan 2019 tidak bisa kita lewati kalau primordial tidak bisa kita atasi," ujar Mochtar.

Menurut Mochtar, sasaran utama politisasi agama adalah memecah kesatuan bangsa. ‎Sebab, politisasi agama yang memuat isu SARA ataupun populisme mengingkari kolektivitas utama politik suatu bangsa.

"Mencampakan kebangsaan tindakan yang sangat pandir. Bangsa ini bukan suatu yang tiba-tiba datang. Sebelum Sumpah Pemuda tahun 1928, sebelum Belanda masuk Indonesia, bangsa sudah berproses berabad-abad sebelumnya," katanya.

Menurutnya, kondisi yang terjadi sekarang ini tidak lepas dari pembodohan selama 32 tahun Orde Baru. Pascareformasi, tidak ada satu rezim pun yang berani mengoreksi total rezim sebelumnya sehingga kemerosotan moral yang terbentuk selama Orde Baru berkuasa masih kita warisi hingga kini.

"Ada pembodohan politik selama 32 tahun yang tidak pernah dikoreksi masih kita warisi sampai sekarang. Tidak ada pencerahan politik sampai sekarang," lanjut Mochtar.

Mochtar menilai, situasi yang terjadi sekarang jelas telah merusak iklim demokrasi yang sejatinya merupakan alat dari kebinekaan. Artinya, pilkada maupun pilpres sepatutnya diletakan sebagai agenda kebangsaan yang tidak memuat isu-isu primordial.

"Memang sekarang (Indonesia) sedang berubah drastis. Kita tidak sangka seperti ini, 'lho, Indonesia kemana?' tiba-tiba hilang," keluh Mochtar.

Budayawan Mohamad Sobary menyebut, politik identitas yang sedang dimainkan sekarang ini jelas dimanfaatkan untuk kepentingan meraih kekuasaan.

Dia menyalahkan transformasi kepemimpinan di zaman reformasi sekarang ini yang belum menyentuh titik fundamental untukk mampu melahirkan tokoh-tokoh yang memiliki kewibawaan dan nasionalisme yang kuat.

"‎Transformasi demokrasi harus diisi dengan orang yang kualitasnya tinggi, tidak bisa hanya pandai tapi juga harus memiliki moral yang kuat," kata Sobary.

 




Sumber: Suara Pembaruan
ARTIKEL TERKAIT