Pemerintahan Tengah Diganggu Profit Taker

Andreas Hugo Pareira (Antara/Reno Esnir)

Oleh: Markus Junianto Sihaloho / YUD | Jumat, 19 Mei 2017 | 19:56 WIB

Jakarta - Anggota Fraksi PDI Perjuangan, And‎reas Hugo Pareira, menyatakan Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) memang terganggu dengan situasi politik saat ini. Tak heran sang presiden sampai bicara akan menggebuk pihak-pihak yang menganggu NKRI dan bertentangan dengan Konstitusi.

Kata Andreas, pihaknya melihat situasi politik saat ini merupakan gambaran dari peta Pemerintahan Jokowi yang sedang menarik lokomotif perubahan. Lokomotif itu juga mencoba menarik lokomotif percepatan pembangunan dengan menggali potensi sumber daya yang ada. Namun dia berhadapan dengan kekuatan penghadang yang terganggu atas kenyamanan selama ini. Bahkan kelompok itupun sedang berusaha mengambil keuntungan dari situasi ini.

Kata Andreas, pihaknya melihat saat ini ada kelompok profit taker (pengambil keuntungan) yang sedang menunggu untuk mencuri kesempatan. Tujuannya untuk 'mengail di air keruh' demi ambisi-ambisi politik maupun ekonomi.

"Maka pernyataan keras presiden, karena melihat situasi ini mengganggu upaya serius memimpin lokomotif percepatan, yang terhambat oleh para penikmat status quo dan para profit taker yang mengganggu," kata Andreas, Jumat (19/5).

Menurut Ketua DPP PDI Perjuangan itu, pernyataan tegas presiden ini perlu dikomunikasikan lebih detail oleh para menterinya dan jubir. Sehingga rakyat paham dan mendukung keseriusan presiden.

"Seharusnya presiden tidak perlu tampil dengan ekspresi yang marah, kalau saja para menteri, pembantunya, jubirnya bisa mengatasi masalah," kata Andreas.

Se‎belumnya, Presiden Jokowi, dalam pertemuan dengan pimpinan media massa, memberi pernyataan keras akan "menggebuk" pihak-pihak yang mengganggu NKRI dan bertentangan dengan Konstitusi. Presiden secara gamblang menyebut situasi sosial politik saat ini tak lepas dari pihak-pihak yang selama ini tidak puas dengan langkah pemerintah, dan terganggu kepentingan bisnisnya.

Diantaranya terkait mafia pangan, mafia migas dan juga terkait pemberantasan praktik ekonomi ilegal. Selain itu juga terkait sinyalemen gerakan mengganti bentuk negara dan dasar negara‎.




Sumber: BeritaSatu.com
ARTIKEL TERKAIT