Indonesia Masih dalam Proses Transisi Demokrasi

Agus Widjojo (kanan). (PR)

Oleh: Yeremia Sukoyo / PCN | Sabtu, 20 Mei 2017 | 07:39 WIB

Jakarta- Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Agus Widjojo, mengingatkan, persatuan dan kesatuan bangsa bukanlah sebuah paksaan. Namun, lebih pada kesukarelaan yang sudah terjalin sejak Indonesia merdeka.

"Indonesia merupakan kumpulan suku bangsa, agama, dan lain-lain. Persatuan dan kesatuan bukanlah pemaksaan, tetapi sudah ada berdasarkan keinginan kita secara sukarela untuk menjadi satu menjadi bangsa Indonesia," kata Agus dalam rangkaian kegiatan Jakarta Geopolitical Forum (JGF) di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (19/5).

Diakui Agus, hingga saat ini bangsa Indonesia juga masih menemui berbagai hambatan dalam proses kehidupan berdemokrasi. Kondisi tersebut terjadi karena Indonesia masih belum selesai dalam melaksanakan proses transisi berdemokrasi.

Tidak heran, di tengah masyarakat sendiri hingga kini masih banyak yang justru mencari penyelesaian masalah di luar prinsip dan konsep sebuah negara demokrasi.

"Kita belum selesai melaksanakan transisi demokrasi. Sudah selesai apabila semua warga percaya pada demokrasi. Di masyarakat kita masih terlalu banyak yang ingin mencari penyelesaian di luar demokrasi," ucap Agus.

Proses transisi demokrasi yang tengah diperjuangkan, sedikit banyak juga sangat dipengaruhi oleh keadaan dan tekanan geopolitik global. Di mana banyak pengaruh dari luar yang mencoba masuk dan mengubah konsep strategis Indonesia sebagai sebuah negara demokrasi.

Dijelaskan, geopolitik merupakan sesuatu yang menghubungkan kondisi internal sebuah negara dengan kondisi eksternal. Oleh sebab itu, penting juga untuk mengikuti strategic culture dari yang sebelumnya lebih berorientasi ke dalam, menjadi strategic culture yang lebih ke luar.

"Jika terlalu berorientasi ke dalam, kita mudah terjebak dalam teori konspirasi. Sebaliknya, jika terlalu melihat keluar, akan ada pengaruh dari sumber-sumber gagasan luar yang masuk ke dalam negeri," ucapnya.

Untuk menangkal berbagai pengaruh geopolitik global yang tidak sesuai dengan tujuan nasional dan konsesi kebangsaan, menurut Agus, bangsa Indonesia harus mengimbanginya dengan melakukan inventarisasi apa saja kekuatan dan kelemahan Indonesia.

Mantan Menteri Koordinator Perekonomian era Presiden Megawati Soekarnoputri, Dorodjaton Kuncoro-Jakti, mengingatkan, dunia sudah mengalami perubahan geopolitik yang sangat cepat. Akan ada banyak kejadian yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

"Semua tentunya akan meningkatkan rivalitas, terkait keberadaan ideologi di sebuah negara. Ada ketidakpastian, tekanan lebih jauh dibandingkan periode-periode sebelumnya," kata Dorodjaton.

Menurutnya, selama ini bangsa Indonesia juga telah menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Baik itu perbedaan yang ada di dalam maupun di luar negeri.

"Indonesia juga menghadapi isu-isu lainnya termasuk isu toleransi karena adanya berbagai perbedaan seperti ras dan agama. Indonesia juga harus bisa menghadapi isu dari luar termasuk ideologi modern," ucapnya.

Oleh sebab itu, menurutnya, saat ini harus ada kebijakan luar negeri yang lebih persuasif dan adaptif. Karena itulah, Indonesia juga selalu menggunakan politik bebas aktif untuk menciptakan tatanan dunia yang damai.

Untuk menghadapi tantangan dari luar, Indonesia telah lakukan kebijakan diplomatik. Dengan ideologi terbuka yakni Pancasila, Indonesia menyatakan niat baiknya terhadap upaya perdamaian dunia.

"Komunikasi yang terbuka harus terus dilakukan sepanjang waktu. Selalu berusaha lakukan mutual understanding dan jangan memaksa sesuatu. Politik luar negeri indonesia juga menghargai perbedaan. Ke depan perbedaan ini bukan berkurang, tetapi akan semakin banyak. Di sinilah tantangannya" kata Dorodjaton.






Sumber: Suara Pembaruan
ARTIKEL TERKAIT