JK Ingin ICMI Turut dalam Pembahasan Revisi UU Pemilu i

Ilustrasi Pemilu di Indonesia

Oleh: Novi Setuningsih / WBP | Kamis, 15 Juni 2017 | 21:56 WIB

Jakarta- Menggelar buka puasa bersama (bukber) dengan Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI), Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) mengingatkan bahwa dunia semakin berubah. Oleh karena itu, ICMI harus mampu menghasilkan solusi bagi setiap permasalahan bangsa.

"Dalam dunia ini banyak berubah, apakah politik, ekonomi, apalagi teknologi, semuanya karena cendikiawan yang mengubah sistem kita atau perilaku kita semuanya. Oleh karena itulah fungsi kita di sini, ICMI ini harus menjadi suatu katalisator dan bisa melaksanakan itu," kata JK di Istana Wapres, Jakarta, Kamis (15/6).

JK mencontohkan ICMI bisa membantu dalam pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu yang tak kunjung selesai di DPR. Menurutnya, ICMI bisa membantu dalam mencarikan formula yang tepat dalam sistem pemilu di Tanah Air.

"Katakanlah di bidang politik, walaupun kita jarang-jarang bicara politik di ICMI, tapi bisa menjadi super fraksi, di sini bermacam-macam partai ada di sini. Jadi kalau ada deadlock seperti UU Pemilu, kita bisa kumpul-kumpul, ada Golkar, ada Demokrat dan yang lain-lain. Oleh karena itulah, maka kita semua selalu menjaga falsafah utama kita semua kecendikiawanan," ungkapnya.

Menurut JK, seorang cendikiawan harus mengamalkan ilmu yang dimiliki untuk kepentingan orang banyak. Atas dasar itu, tugas ICMI menciptakan bangsa yang lebih baik dari sisi ilmu pengetahuan.

Sebagaimana diberitakan, rapat panitia khusus (pansus), revisi UU Pemilu yang digelar Selasa (13/6) lalu batal menyepakati poin-poin krusial yang sedianya selesai dibahas dan tinggal diparipurnakan. Alasan penundaan karena pemerintah tidak hadir dalam rapat.

Lima isu krusial yang dibahas, yakni Presidential Threshold (Pres-T), Parliamentary Threshold (PT), district magnitude, metode konversi suara, dan sistem pemilu.




Sumber: Suara Pembaruan
ARTIKEL TERKAIT