Pejabat Bakamla Akui Terima Suap dari Suami Inneke i

Terdakwa yang merupakan Direktur Utama PT Technofo Melati Indonesia, Fahmi Darmawansyah (kanan), didampingi istri Inneke Koesherawati bersiap menjalani sidang lanjutan kasus suap Bakamla di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 20 Maret 2017.

Oleh: Fana Suparman / WBP | Senin, 19 Juni 2017 | 17:29 WIB

Jakarta- Deputi Informasi, Hukum dan Kerja Sama Badan Keamanan Laut (Bakamla) Eko Susilo Hadi mengakui menerima uang suap dari Fahmi Darmawansyah (suami Inneke Koesherawati) selaku direktur utama PT Melati Technofo Indonesia, melalui dua anak buahnya M Adami Okta, dan Hardi Stefanus pada Oktober 2016 lalu. Uang suap itu terkait dengan proyek pengadaan satelit monitoring di lingkungan Bakamla. PT MTI merupakan perusahaan penyedia satelit monitoring di Bakamla.

"Bahwa uang yang saya terima dari Adami Okta bersama dengan Hardi Stefanus sebanyak US$ 10.000, EUR 10.000, SGD 100.000 dan US$ 78.500. Seluruhnya sudah saya serahkan kepada KPK," kata Eko dalam nota pembelaan atau pledoi yang dibacakannya di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (19/6).

Eko Susilo menjelaskan, tindak pidana itu bermula saat dirinya diberitahukan oleh Kepala Bakamla, Laksanama Madya Arie Soedewo mengenai adanya fee 15 persen terkait pengadaan satelit monitoring di Bakamla. Sebesar 7,5 persen dari jumlah tersebut merupakan bagian Bakamla. "Selanjutnya saya diperintahkan untuk mengonfirmasi kepada pihak perusahaan PT MTI tentang adanya bagian fee tersebut dan digunakan oleh saudara M Adami Okta," katanya.

Eko melaporkan mengenai pemberian fee tersebut kepada Arie Soedewo setelah bertemu dengan pihak MTI. Arie pun memerintahkan Eko untuk membagikan sebagian fee itu kepada pejabat Bakamla yang lain. "Diperintahkan kepada saya untuk menerima bagian yang 2 persen kemudian diminta untuk memberikan jatah kepada Laksamana Pertama Bambang Udoyo dan Nofel Hasan masing-masing sebanyak Rp 1 miliar," tuturnya.

Diketahui, Eko yang juga Sekretaris Utama Bakamla dan kuasa pengguna anggaran (KPA) Satuan Kerja Bakamla Tahun Anggaran 2016 dituntut dengan pidana penjara selama lima tahun oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Eko disebut menerima US$ 10.000, 10.000 Euro, SGD 100.000, dan US$ 78.500. Menurut jaksa, pemberian uang dilakukan untuk memenangkan PT Melati Technofo Indonesia yang dimiliki Fahmi Darmawansyah dalam pengadaan monitoring satelit.

Anggaran proyek tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara perubahan (APBN-P) Tahun 2016. Meski mengetahui adanya proses pengaturan lelang, menurut jaksa, Eko selaku KPA justru menetapkan PT Melati Technofo sebagai pemenang lelang.




Sumber: Suara Pembaruan
ARTIKEL TERKAIT