Soal Terorisme, Panglima: yang Penting Masuk Kejahatan Negara i

Presiden Joko Widodo (ketiga kanan) berbincang dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (kedua kanan), Mantan Wapres Try Sutrisno (kanan), Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo (keempat kanan), Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian (kelima kanan), KSAU Marsekal Hadi Tjahjanto (kedua kiri), KSAL Laksamana Ade Supandi (ketiga kiri), dan KSAD Jenderal Mulyono (keempat kiri) dalam acara buka puasa bersama di Mabes TNI, Jakarta, 19 Juni 2017.

Oleh: Robertus Wardi / HA | Senin, 19 Juni 2017 | 21:36 WIB

Jakarta - Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Gatot Nurmantyo menyatakan siap menerima apapun hasil revisi Undang-Undang Terorisme, yang penting bagi pihaknya adalah terorisme masuk kategori sebagai kejahatan terhadap negata.

Sebagai abdi negara, imbuhnya, TNI harus menjalankan keputusan politik yang telah disepakati.

"TNI adalah aparatur negara yang patuh hukum. Apapun yang sudah jadi undang-undang pasti dipatuhi TNI,"‎ kata Gatot dalam acara buka bersama di Markas Besar (Mabes) TNI, Jakarta Timur, Senin (19/6).

Hadir pada acara itu Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan, Ketua Dewan Perwakilan daerah (DPD) Oesman Sapto Odang (OSO), Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali, Kapolri Tito Karnavian, dan ribuan prajurit TNI.

Gatot menjelaskan ‎bagi TNI, masalah terorisme bukan kejahatan biasa. Terorisme sudah harus masuk dalam kategori kejahatan negara. Dalam konteks seperti itu maka pelibatan militer menjadi keharusan.

"Satu saja pemintaan kami supaya terorisme itu menjadi kejahatan negara. Soal keterlibatan TNI seperti apa, itu bukan urusan kami," tegas Gatot.

Dia kembali mengingatkan ancaman akan kehadiran kelompok Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) di bumi Nusantara ini bukan lagi khayalan tapi memasuki kenyataan. Ada 16 daerah yang sudah terindikasi punya simpatisan dan kader ISIS.

Bahkan menurutnya hampir seluruh provinsi di Tanah Air sudah dihinggapi sel-sel ISIS, namun sifatnya pasif atau diam. Hanya wilayah Papua yang belum memperlihatkan adanya jaringan ISIS.

"Kita perlu waspada bersama ini. Apalagi setelah ada ISIS di Marawi, Filipina," tutupnya.




Sumber: Suara Pembaruan
ARTIKEL TERKAIT