Terdakwa Tuding Ali Fahmi Aktor Utama Suap Bakamla

Terdakwa kasus dugaan suap proyek pengadaan alat monitoring satelit Badan Keamanan Laut (Bakamla) Eko Susilo Hadi (kanan) mendengarkan kesaksian Kepala Bakamla Laksamana Madya TNI Arie Soedewo (tengah) dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, 29 Mei 2017. Dalam sidang lanjutan tersebut JPU KPK menghadirkan Kepala Bakamla Laksamana Madya TNI Arie Soedewo sebagai saksi untuk dimintai keterangan dalam kasus itu. (BeritaSatu Photo/Joanito De Saojoao)

Oleh: Erwin C Sihombing / HA | Senin, 19 Juni 2017 | 21:50 WIB

Jakarta - Terdakwa suap proyek pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla) Eko Susilo Hadi menegaskan bahwa staf ahli Kabakamla, Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi merupakan aktor utama proyek senilai Rp 200 miliar itu.

Ali sendiri tidak pernah muncul bersaksi di persidangan seluruh terdakwa yang telah diadili termasuk persidangan perkara Eko.

Melalui nota pembelaan (pleidoi) yang dibacakan di Pengadilan Tipikor Jakarta, ‎‎Senin (19/6), Eko menyebut sudah jelas kedudukan Ali dalam perkara suap satelit monitoring sangat vital sehingga layak dimintai pertanggungjawaban. Sebabnya, Ali yang mengatur proyek pengadaan satelit monitoring termasuk menentukan pemenang lelang.‎

"Jika menggunakan parameter peranan paling banyak berdasarkan keterangan saksi dan BAP (berita acara pemeriksaan) maka paling banyak peranannya adalah Ali Fahmi Habsyi karena ini terlihat dari pertemuan, dan komunikasi yang bersangkutan dengan Fahmi Dharmawansyah untuk mengajak Fahmi Dharmawansyah ikut pengadaan di Bakamla," kata Eko membacakan pleidoi.

Eko yang dituntut pidana pidana 5 tahun penjara membeberkan, keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan sesuai dengan berita acara pemeriksaan (BAP) yang menjelaskan Ali telah menerima banyak uang dari Fahmi Dharmawansyah terkait proyek pengadaan satelit.

Ali pula yang mengatur pembagian jatah 15% dari nilai proyek kepada banyak pejabat Bakamla termasuk jatah 7,5% untuk Kepala Bakamla Arie Soedewo.

"Jatah untuk Bakamla yang mengatur adalah Ali Fahmi Habsyi, yang sejak bulan Maret 2016 dia telah melakukan pertemuan dengan Fahmi Dharmawansyah bersama dengan Adami Okta membicarakan tentang pengadaan barang satelit monitoring dan drone di Bakamla dan dalam pertemuan tersebut, termasuk dibicarakan oleh Ali Fahmi tentang fee 15% yang kemudian diberikan 7,5% untuk Bakamla," terang Eko yang menjadi terdakwa selaku Deputi Informasi, Hukum dan Kerjasama Bakamla.

Kooperatif
Dirinya juga menyayangkan ketidakmampuan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencari dan menghadirkan Ali di persidangan sehingga posisinya selaku terdakwa yang sedang proses menghadapi vonis dirugikan.‎‎ Eko meyakini dirinya bukan aktor utama dari perkara suap Bakamla, kendati posisinya sebagai sekretaris utama Bakamla dan kuasa pengguna anggaran.

"Jika menggunakan parameter orang yang berperan inisiator, yang atau aktor intelektual dari fakta persidangan, keterangan saksi Fahmi Darmawansyah, Muhammad Adami Octa, Hardy Stefanus, Bambang Sugianto, Arie Sudewo, sangat jelas peranan Ali Fahmi Habsyi sebagai aktor intelektual dalam pengadaan satelit monitoring," jelasnya.

Eko berharap majelis hakim bisa melihat perkaranya dengan jernih sehingga, permohonan menjadi pelaku yang bekerjasama (justice collaborator/JC) dikabulkan. Dirinya merasa bukan sebagai pelaku utama dari perkara tersebut dan merasa kooperatif selama proses penyidikan dan persidangan. Dia bahkan mengakui perbuatan.‎

"Saya pernah menerima uang dari Adami Okta sebanyak dua kali yaitu pada hari Senin 14 November 2016 sebanyak US$ 10.000 dan 10.000 Euro. Lalu pada tanggal 14 Desember 2016 hari Rabu, diserahkan lagi uang oleh Hardi Stefanus dan Adami Okta sebanyak SG$ 100.000 dan US$ 78.500. Bahwa semua uang sebanyak US$ 10.000, 10.000 Euro, SG$ 100.000, dan US$ 78.500 seluruhnya telah saya serahkan kepada pihak KPK untuk dikembalikan kepada negara," kata Eko.




Sumber: Suara Pembaruan
ARTIKEL TERKAIT