Panggil Miryam, Surat Pansus Hak Angket Tidak Jelas

Miryam Haryani. (Antara)

Oleh: Fana Suparman / WBP | Senin, 19 Juni 2017 | 21:59 WIB

Jakarta- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima surat dari Panitia Hak Angket untuk memanggil mantan anggota Komisi II dari Fraksi Hanura, Miryam S Haryani. Miryam saat ini menjadi tahanan KPK lantaran berstatus tersangka kasus dugaan pemberian keterangan tidak benar di persidangan.

Meski demikian, KPK menilai surat yang ditandatangani Wakil Ketua DPR, Fadli Zon tersebut tidak jelas dan janggal.
Hal ini lantaran dalam surat tersebut, tidak dicantumkan keputusan DPR mengenai pembentukan Pansus Angket. Padahal, pemanggilan Miryam atas permintaan pansus.

"Dari surat yang kami terima dari DPR itu tidak dicantumkan adanya keputusan DPR tentang pembentukan Pansus Angket, yang disampaikan adalah surat permintaan untuk menghadirkan Miryam. Jadi kami belum merasa cukup jelas terkait dengan Pansus Angket itu," kata Jubir KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Senin (19/6).

Dikatakan Febri, ketidakjelasan surat tersebut yang membuat KPK menyatakan belum menerima secara resmi berkas-berkas dan informasi dari DPR soal pansus. Menurut Febri, berdasar UU MD3 dan tata tertib DPR, Pansus Angket dibentuk melalui keputusan DPR dan disampaikan dalam berita negara ke presiden. Dikatakan Febri, keganjilan dan ketidakjelasan keberadaan pansus ini disampaikan KPK dalam surat balasan KPK kepada DPR. "Yang pasti kami belum terima itu. Jadi kami sampaikan itu di surat tersebut. Surat sekarang hari ini kita antarkan ke DPR," katanya.

Selain mengenai keberadaan pansus, dalam surat balasan yang ditandatangani Pimpinan KPK tersebut, lembaga antikorupsi menyatakan tidak bisa mengizinkan Miryam hadir dan memenuhi panggilan pansus. Hal ini karena Miryam sedang ditahan dan dalam proses hukum. Dikatakan, penyidikan kasus dugaan pemberian keterangan tidak benar di persidangan yang menjerat Miryam sebagai tersngka seger rampung dan dilimpahkan ke pengadilan.

"Kami sampaikan dan jelaskan kalau itu terkait penanganan perkara maka ada klausul yang sangat tegas di UU No. 30 tahun 2002 yang perlu kami patuhi, yaitu sifat KPK sebagai lembaga yang independen. Pengaruh dari kekuasaan mana pun terkait dengan penanganan perkara tentu tidak bisa dilakukan," katanya.

Febri menjelaskan, proses penanganan perkara yang dilakukan KPK merupakan bagian dari kewenangan konstitusi yang diatur terkait badan peradilan dan kekuasaan kehakiman. Untuk itu, KPK meminta DPR dan setiap pihak menghormati kewenangan yang dimiliki KPK. "Kami menghormati kewenangan konstitusional DPR untuk melakukan pengawasan dan tentu sebagai lembaga negara baik KPK atau DPR juga punya kewajiban untuk mematuhi aturan hukum yang berlaku, baik UU nomor 30 tentang KPK, atau UU MD3 yang jadi landasan hukum bagi DPR atau KUHP," tegasnya.

Febri mengingatkan, jangan sampai proses hukum yang sedang berjalan dan akan dilimpahkan ke pengadilan justru ditarik ke proses politik. Kedua hal tersebut, kata Febri harus dipisahkan. "KPK terbuka kalau DPR melakukan pengawasan tapi kalau membahas detail perkara tentu tidak bisa karena itu pada rapat kemarin, kita beda pendapat dan KPK tidak bisa buka rekaman proses pemeriksaan Miryam dalam kasus KTP karena itu adalah bukti terkait kasus yang kita dalami saat ini," katanya.




Sumber: Suara Pembaruan
ARTIKEL TERKAIT