Tahapan Pemilu 2019 Belum Mulai, KPU Bakal Dilaporkan i

Para Komisioner KPU dan anggota Bawaslu terpilih mengucapkan sumpah dalam pelantikan Komisioner KPU dan Anggota Bawaslu di Istana Negara, Jakarta, 11 April 2017.

Oleh: Yustinus Paat / HA | Selasa, 20 Juni 2017 | 00:14 WIB

Jakarta - Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Sumanta bakal melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke lembaga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Pasalnya, sampai saat ini KPU belum melakukan tahapan Pemilu 2019, yang menurut KPU pemungutan suaranya akan dilakukan tanggal 17 April 2019.

"KIPP Pertimbangkan men-DKPP-kan KPU terkait tidak melaksanakan tahapan Pemilu 2019," ujar Kaka di Jakarta, Senin (19/6).

Sesuai dengan amanat UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD atau UU Pileg, kata Kaka, KPU harus memulai tahapan Pemilu 22 bulan sebelum pemungutan suara. Artinya, KPU harus memulai tahapan Pemilu mulai tanggal 17 Juni 2017.

"Dengan demikian KPU diduga telah melakukan pelanggaran etika penyelenggara negara. Maka KIPP Indonesia sedang mempertimbangkan melaporkan KPU ke DKPP terkait hal tersebut, sebagai tanggung jawab moral KIPP sebagai pemantau Pemilu. Sekaligus untuk memastikan Pemilu dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan," pungkas dia.

KPU seharusnya tidak menunggu DPR dan pemerintah mengesahkan RUU Pemilu. Sebelum RUU Pemilu disahkan, maka UU yang ada masih berlaku, yakni UU Pileg, UU Pilpres dan UU Penyelenggaraan Pemilu. Dengan demikian, tidak ada kekosongan hukum pemilu.




Sumber: BeritaSatu.com
ARTIKEL TERKAIT