Iluni UI Tolak Intervensi Proses Pemberantasan Korupsi

Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI), Arief Budhy Hardono, saat menggelar aksi di halaman depan atau pintu masuk kawasan Gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Jumat, 7 Juli 2017. (Beritasatu Photo/Feriawan Hidayat)

Oleh: Feriawan Hidayat / FER | Jumat, 7 Juli 2017 | 16:11 WIB

Jakarta - Aksi Massa Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI), BEM UI dan Gerakan Anti Korupsi (GAK) bersama elemen masyarakat penggiat anti korupsi lainnya menggelar aksi unjuk rasa di depan gerbang Gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Jumat (7/7) siang.

Dalam aksi massa yang dilakukan bersama ini, pendemo juga membentangkan sejumlah spanduk dan poster yang bertuliskan kritik kepada DPR.

"Penggunaan hak angket terkait pelaksanaan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dikhawatirkan bisa menghambat penuntasan kasus dugaan korupsi KTP elektronik yang sedang ditangani KPK," kata Ketua Umum Iluni UI, Arief Budhy Hardono.

Lebih lanjut, Arief mengatakan, mereka menolak dengan tegas intervensi pada proses penegakkan hukum yang sedang berjalan.

"Kami menolak semua upaya pelemahan pemberantasan korupsi seperti hak angket dan revisi UU KPK. Kami juga mendesak KPK menuntaskan kasus KTP elektronik," ujar Arief.

Iluni UI, kata Arief, juga mendesak KPK menuntaskan kasus-kasus besar lainnya seperti BLBI, Century, Petral, Pajak Batu Bara, Pelindo, Reklamasi Teluk Jakarta, dan lainnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Iluni UI, Tommy Suryatama, mengatakan, penggunaan hak angket ini bisa dianggap sebagai serangan balik koruptor untuk melemahkan KPK.

"Pengguliran hak angket di saat proses hukum pemeriksaan kasus KTP elektronik sedang berlangsung juga dinilai bisa mengarah kepada tindakan obstruction of justice atau menghalang-halangi proses penegakan hukum dan dapat ditengarai sebagai bagian dari serangan balik oleh koruptor untuk melemahkan KPK," kata Tommy.




Sumber: BeritaSatu.com
ARTIKEL TERKAIT