Wiranto: Kajian Hukum Pembubaran HTI Masih Dilakukan

Menkopolhukam Wiranto (dua kiri) memberikan keterangan terkait isu pro dan kontra pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Jakarta, 12 Mei 2017. (BeritaSatu Photo/Joanito De Saojoao)

Oleh: Robertus Wardi / FMB | Senin, 10 Juli 2017 | 18:11 WIB

Jakarta - Menteri Koordinator (Menko) bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto mengemukakan kajian hukum atas pembubaran organisasi massa (Ormas) Hizbut Tahrir Indonesia ( HTI) masih dilakukan. Pemerintah tidak bisa tergesa-gesa mengeksekusi pembubaran HTI karena harus kuat secara hukum.

"Kami tidak akan kendor. Kami terus mengkaji dengan baik, dan secepatnya kami akan memutuskan," kata Wiranto di gedung DPR, Jakarta, Senin (10/7).

Ia menjelaskan sikap pemerintah sudah tegas dan jelas yaitu HTI dibubarkan. Alasannya HTI menganut perjuangan yang meningkari kehadiran Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan mengusung ideologi khalifah. Ideologi itu lintas negara karena ingin mendirikan negara Islam sedunia.

Sejauh ini, ada sejumlah opsi terkait pembuaran HTI, diantaranya melalui Keppres atau Perppu. Dua opsi ini belum diambil pemerintah. Wiranto hanya menegaskan proses pembubaran HTI mengikuti peraturan yang berlaku. Jika mengacu ke UU tentang ormas maka pembubaran HTI harus melalui gugatan pengadilan oleh pemerintah.




Sumber: Suara Pembaruan
ARTIKEL TERKAIT