MK Diminta Abaikan Hasil PSU di Tolikara

MK Diminta Abaikan Hasil PSU di Tolikara
Koalisi Cinta Damai dari gabungan partai pengusung pasangan calon nomor urut 3, John Tabo-Barnabas Wey, mendatangi kantor KPU, di Jakarta, Kamis, 23 Februari 2017. Koalisi Cinta Damai ini terdiri dari PPP, Hanura, Golkar, dan PDIP. ( Foto: Beritasatu.com/Yustinus Paat )
Yustinus Paat / AO Rabu, 12 Juli 2017 | 21:42 WIB

Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) diminta mengabaikan atau mendiskualifikasi hasil pemungutan suara ulang (PSU) semua TPS di 18 distrik di Kabupaten Tolikara, Papua. Permintaan itu disampaikan Anthon Raharusun, kuasa hukum pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Tolikara nomor urut 3, John Tabo-Barnabas Weya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (12/7).

Anthon menilai, proses pelaksanaan PSU di 18 distrik Tolikara diwarnai pelanggaran yang masif dan terstruktur, yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dari tingkat KPPS hingga KPU provinsi sebagai penyelenggara PSU. "Untuk itu, kami berharap proses sengketa hasil pilkada Tolikara di MK dapat menghasilkan keputusan yang memenuhi harapan masyarakat Tolikara," ujar Anton.

Hal itu, kata dia, setidaknya dapat diwujudkan oleh MK dengan memutuskan untuk membatalkan Keputusan KPU Papua Nomor 34/Kpts/KPU-Kab.TLK/V/2017 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Hasil PSU di 18 Distrik tetanggal 24 Mei 2017. MK pun diminta mempertimbangkan kembali SK KPU nomor 09/Kpts/KPU-Kab.TLK/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara tanpa menyertakan hasil perhitungan suara di 18 distrik yang menggelar PSU.

"MK harus betul-betul menegakkan keadilan dengan membatalkan SK KPU Papua tentang penghitungan hasil PSU itu dengan mempertimbangkan kembali SK nomor 09/Kpts/KPU-Kab.TLK/II/2017," ujarnya.

Anthon menilai, KPU Provinsi Papua yang diperintahkan MK untuk melaksanakan PSU di 18 distrik telah bersikap tidak netral. Hal itu setidaknya terlihat dari sikap KPU Papua yang menerbitkan SK Nomor 34 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara. Padahal, MK telah memerintahkan agar SK KPU Nomor 09/Kpts/KPU-Kab.TLK/II/2017 ditangguhkan sampai pelaksaan PSU.

"KPU Papua yang diperintahkan Mahkamah mengambil alih tugas-tugas KPU Tolikara justru mengeluarkan satu surat keputusan tentang hasil penetapan rekapitulasi perhitungan suara di 18 distrik itu. Keputusan ini justru bertentangan dengan perintah atau putusan MK tentang penangguhan SK itu. Bagaimana mungkin MK mempertimbangkan dua SK yang saling bertentangan," ujarnya.

Anthon optimistis MK tidak akan kembali memerintahkan untuk menggelar PSU di 18 distrik. Hal ini lantaran masifnya pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan PSU sebelumnya "Saya yakin Mahkamah tidak akan perintahkan lagi PSU kalau melihat berbagai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi itu sudah menunjukan pelanggaran sangat masif dan terstruktur. Bahkan, Mahkamah bisa mengabaikan hasil perhitungan suara di 18 distrik," ungkap dia.

Dengan diabaikannya perhitungan suara di 18 distrik itu, Anthon memastikan pasangan John Tabo-Barnabas Weya akan keluar sebagai pemenang Pilkada Tolikara. Hal ini lantaran pasangan yang diusung PPP, Hanura, Golkar, dan PDIP itu meraih suara terbanyak di 28 distrik lainnya yang ada di Tolikara dengan suara sekitar 61.511 suara.

Jumlah suara itu telah dikurangi dengan 17.509 suara yang diperoleh dari 18 distrik. Sementara, pasangan nomor urut 1, Usman Genongga Wanibo-Dinus Wanibo yang sebelumnya ditetapkan meraih 118.640 suara harus dikurangi dengan peroleh suara di 18 distrik sebesar 75.586 suara, sehingga perolehan suaranya menjadi 43.054 suara.

"Kalau MK menganulir 18 distrik yang PSU karena memang terjadi berbagai pelanggaran, maka tentu saja paslon nomor 3 akan keluar sebagai pemenang. Sebab, paslon nomor 3 menang di 28 distrik, sementara petahana kalah di 28 distrik," tutur dia.

Terlepas dari perhitungan suara ini, Anthon menyatakan, Pilkada Tolikara sebagai pemilihan paling bobrok di Indonesia. Ketidaknetralan penyelenggara pemilu membuat masyarakat di Tolikara bergejolak.

"Pemilu Tolikara itu pemilihan paling bobrok di Indonesia. Itu menjadi catatan-catatan saya karena dari sisi penyelenggaraan, para calon atau kandidat itu bukan saling berlawanan tetapi justru berhadapan dengan penyelenggara dan inilah sebenarnya yang merusak tatanan masyarakat di Papua. Kalau kita lihat terjadi pertikaian antarmasyarakat, itu bukan karena masing-masing calon saling berhadapan, tetapi karena sikap KPU yang tidak netral," tegasnya.

Untuk itu, Anthon menyatakan, pihaknya akan melaporkan jajaran KPU Papua ke Dewan Kehormatan Penyelanggara Pemilu (DKPP). Laporan itu akan dilakukan Anthon seusai putusan MK mengenai sengketa hasil Pilkada Tolikara dibacakan.

"PSU Tolikara penuh dengan kecurangan yang masif dan terstruktur karena dilakukan oleh penyelenggara baik KPU Papua maupun petugas PPK, PPS, KPPS. Setelah putusan MK, kami akan laporkan KPU Provinsi Papua ke DKPP menyangkut pelanggaran kode etik penyelenggara," pungkas dia.



Sumber: BeritaSatu.com
CLOSE