Polri Diminta Berantas Aksi Terorisme di Tanah Air

Jenderal Pol Tito Karnavian. (Antara)

Oleh: Gardi Gazarin / PCN | Senin, 17 Juli 2017 | 15:10 WIB

Jakarta- Politikus PDIP Dwi Ria Latifa meminta Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian untuk tidak membiarkan aksi teroris seperti bom panci dan sebagainya terjadi di Tanah Air. Apalagi, aksi teror di Timur Tengah, terus menyebar ke Asia seperti di Marawi, Filipina, dan juga masuk ke Indonesia. Karena itu, Kapolri diminta bekerja sama dengan Panglima TNI untuk melakukan pemetaan terhadap kelompok-kelompok yang berpotensi menyebar aksi teror dan melakukan pengamanan yang lebih baik.

"Kasus teroris dan narkoba merupakan ancaman serius yang harus ditangani secara baik oleh Kapolri," ujar Ria Latifa di sela-sela rapat kerja Kapolri dan Komisi III DPR di Jakarta, Senin (17/7).

Ria mengatakan, selain kasus teroris dan narkoba, Polri diharapkan juga menuntaskan berbagai kasus yang menjadi perhatian publik seperti kasus penganiayaan penyidik KPK Novel Baswedan dan kasus Rizieq Syihab.

Sementara itu, Kapolri Tito Karnavian mengatakan penanganan kasus teror seperti di Poso dan Marawi, kelompok tersebut baru melawan setelah mereka kuat. Demikian pula kasus HTI sampai saat ini belum ada bukti mereka melakukan aksi kerusuhan, namun Presiden sudah membuat Perppu. Itu merupakan keberanian Presiden dengan lebih awal atau dini mengantisipasi. "Karena itu, setelah ada Perppu seperti sekarang ini maka Polri berada garis depan untuk mempertahankan NKRI," ujar Kapolri.

Dalam raker tersebut, Kapolri didampingi oleh Wakapolri Komjen Pol Syafrudin dan para petinggi Polri lainnya.

Soal insiden di Marawi, Kapolri mengatakan dirinya dan Panglima TNI sudah melakukan sinergi dan berkoordinasi untuk meningkatkan pengamanan seperti operasi Tinombala di Poso, Sulteng. Selain itu, pihaknya juga tetap mewaspadai dan menjaga agar insiden di Marawi tidak merembet ke Indonesia.

Artinya, gerakan tersebut tetap harus diwaspadai agar tidak merembet ke mana-mana. Tito mengatakan, hal lain yang perlu diwaspadai saat ini yakni adanya perang siber di mana dalam banyak hal banyak dipelintir oleh para pelaku yang pada akhirnya merugikan pemerintah dan polisi.

Ia menjelaskan, dalam beberapa insiden, polisi justru dituding melakukan rekayasa. Padahal, hal tersebut sengaja direkayasa oleh para pelaku untuk mendiskreditkan polisi. Untuk itu, pihaknya sudah membentuk tiga jabatan yang dipimpin oleh perwira tinggi berpangkat Brigjen untuk menangani kejahatan siber tersebut di antaranya di bagian Humas ditangani Brigjen Yan Fitri dan divisi sibert Bareskrim yang ditangani oleh Brigjen M Fadil.

Kapolrti Tito juga menjelaskan, bahwa pendidikan di Apol saat ini sudah lebih baik, termasuk perekrutan calon taruna juga sudah lebih baik. "Semua ini berkat kritik membangun dari masyarakat," tuturnya.

Terkait penanganan kasus penganiyaan pakar IT Hermansyah, ujarnya, polisi sudah menangkap pelakunya dan kini sedang dalam proses hukum. Tidak ada rekayasa. Sedangkan, kasus Novel Beswedan sudah diketahui wajah pelaku dan telah diusulkan pembentukan tim KPK bersama Polri untuk mengungkap pelakunya. Soal apakah ada jenderal Polri terlibat dalam kasus Novel atau tidak, pihaknya perlu meminta keterangan Novel terlebih dulu.

 

 

 




Sumber: Suara Pembaruan
ARTIKEL TERKAIT