Menko PMK: BPJS Kesehatan Telah Menjangkau 70% Penduduk Indonesia

Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani beripdato pada acara Sarasehan Nasional dan HUT BPJS Kesehatan ke-49 di Kantor BPJS Kesehatan, Jakarta, Senin, 17 Juli 2017.. (Istimewa/Asni Ovier/Istimewa)

Oleh: Asni Ovier / AO | Senin, 17 Juli 2017 | 16:24 WIB

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani menegaskan, Pemerintah terus berupaya melaksanakan berbagai penguatan kebijakan dan penyempurnaan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan. Hingga Juni 2017, layanan Jaminan Kesehatan Nasional yang diberikan BPJS Kesehatan kepada masyarakat telah mampu menjangkau 178 juta jiwa atau sekitar 70% penduduk Indonesia.

"BPJS Kesehatan merupakan wujud nyata pelaksanaan UUD 1945, yang mengamanatkan agar negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Sebagai badan hukum publik, sesuai UU, BPJS Kesehatan menyelenggarakan Sistem Jaminan Sosial Nasional berdasarkan prinsip kegotongroyongan," ujar Menko PMK dalam sambutannya pada acara Sarasehan Nasional dan HUT BPJS Kesehatan ke-49 di kantor BPJS Kesehatan, Jakarta, Senin (17/7).

Saat ini, Pemerintah terus berupaya melaksanakan berbagai penguatan kebijakan dan penyempurnaan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan. Upaya itu, antara lain meningkatkan kualitas pelayanan, peningkatan kepesertaan mandiri yang potensial, membangun kesadaran peserta untuk disiplin membayar iuran, dan menjaga pengelolaan kapasitas fiskal BPJS Kesehatan yang berkelanjutan.

"Pemerintah menargetkan cakupan kesehatan semesta (Universal Health Coverage) pada 2019. Komitmen tersebut diwujudkan dengan memberikan bantuan iuran kepada masyarakat tidak mampu yang jangkauannya hampir mencapai 40% masyarakat Indonesia terbawah. Saat ini, jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah mencapai sedikitnya 92 juta penduduk," jelas Puan.

Menko PMK juga mengusulkan untuk membuat survei terkait dengan pelayanan BPJS Kesehatan selama 3,5 tahun ini sebagai bahan evaluasi, terutam terkait upaya mengimplementasikan Pancasila dan Gerakan Revolusi Mental, sehingga ada acuan terkait upaya meningkatkan pelayanan kesehatan ke depan.

“Visinya harus gotong royong. Tanpa gotong royong, kita tidak dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Gotong royong ini juga harus melibatkan Pemerintah pusat dan daerah," tutur Menko PMK.

Ditambahkan, sarasehan nasional dalam rangka HUT BPJS Kesehatan dengan tema "Gotong Royong Menuju Masyarakat Sehat dan Produktif" harus dijadikan momentum untuk memperkuat peyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional di bidang kesehatan dengan prinsip gotong royong.

"Saya berharap, semua pihak dapat bergotong royong, sehingga harapan kita masyarakat sehat dan negara dipenuhi SDM yang sehat secara jasmani. Prinsip kegotongroyongan dalam pelaksanaan jaminan Sosial BPJS Kesehatan membutuhkan kesadaran bersama dari seluruh masyarakat. Hanya dengan gotong royong, semua tertolong,” ujarnya.

Acara tersebut dihadiri Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris, Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila Yudi Latief, dan Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf.




Sumber: BeritaSatu.com
ARTIKEL TERKAIT