Dihukum 4 Tahun, Eko Minta Ali Fahmi Ditangkap

Terdakwa kasus dugaan suap proyek pengadaan alat monitoring satelit Badan Keamanan Laut (Bakamla) Eko Susilo Hadi (kanan) mendengarkan kesaksian Kepala Bakamla Laksamana Madya TNI Arie Soedewo (kiri) dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, 29 Mei 2017. (BeritaSatu Photo/Joanito De Saojoao)

Oleh: Erwin C Sihombing / HA | Senin, 17 Juli 2017 | 17:26 WIB

Jakarta - Setelah divonis bersalah dengan hukuman 4 tahun 3 bulan penjara serta denda Rp 200 juta subsider 2 bulan, mantan pejabat Badan Keamanan Laut (Bakamla) Eko Susilo Hadi menyerukan agar staf khusus Kepala Bakamla Laksmana Madya Arie Soedewo yakni, Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi, ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Eko dihukum dalam kasus korupsi pengadaan satelit monitoring di Bakamla.

"Saya berharap dia (Ali Fahmi) ditangkap dan disidangkan. Itu saja," kata Eko usai sidang vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (17/7).

Eko yang dijerat selaku ‎Deputi Informasi, Hukum dan Kerja Sama Bakamla, menerima vonis hakim dan tidak mengajukan banding. Terlebih majelis hakim yang diketuai Yohanes Priyana menolak status pelaku bekerjasama (whistle blower) yang bersangkutan sebagaimana Jaksa KPK tidak menetapkan status tersebut dalam surat tuntutannya.

Nama Ali dominan disebut-sebut selama persidangan perkara korupsi pengadaan satelit monitoring di Bakamla. Yang bersangkutan disebut menyusun skenario penunjukan PT Melati Technofo Indonesia sebagai pelaksana proyek ‎serta pembagian komisi dari nilai proyek sebesar Rp 222 miliar.

Selama persidangan, baik dalam perkara Eko, Fahmi Darmawansyah selaku pemilik PT Melati Technofo, maupun terdakwa lainnya yang diadili lebih dulu, Ali tidak berhasil dihadirkan Jaksa KPK untuk bersaksi di pengadilan. Keberadaannya bahkan hingga kini tidak diketahui.

Eko selaku Sekretaris Utama Bakamla dan Kuasa Pengguna Anggaran dinyatakan terbukti korupsi secara bersama-sama dan berlanjut setelah menerima suap sebesar US$ 10.000, EUR 10.000, SG$ 100.000 dan US$ 78.500 ‎dari Fahmi dalam proyek pengadaan satelit monitoring di Bakamla.

Perbuatannya dianggap telah memenuhi unsur Pasal 12 huruf b UU Tipikor sebagaimana dakwaan penuntut umum. ‎Vonis yang dijatuhkan majelis hakim kepadanya lebih rendah dari tuntutan jaksa yang menuntut pidana 5 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider 3 bulan kurungan.

Hal-hal yang memberatkan Eko adalah perbuatannya tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan korupsi, dan perbuatannya bertentangan dengan cita-cita reformasi untuk menghapus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Sedangkan hal-hal yang meringankan adalah terdakwa mau berterus-terang, mengakui perbuatan, dan masih memiliki tanggungan keluarga.

Eko menyatakan menerima vonis tersebut dan tidak akan mengajukan banding.

"Setelah berdiskusi dengan penasehat hukum dan sesuai pendirian saya sendiri, saya menerima putusan yang baru saja dibacakan. Akan saya jalani, semoga ini menjadi pelajaran buat saya supaya ke depannya lebih baik lagi," kata Eko.




Sumber: Suara Pembaruan
ARTIKEL TERKAIT