Organisasi Advokat Gugat Perppu Ormas ke MK

Ilustrasi (Istimewa)

Oleh: Yustinus Paat / HA | Senin, 17 Juli 2017 | 18:34 WIB

Jakarta - Sejumlah advokat yang tergabung dalam Organisasi Advokat Indonesia (OAI) menggugat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang perubahan UU nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) ke Mahkamah Konstitusi (MK). OAI menguji Perppu ke MK baik formil maupun materiil.

"Secara formil kita uji prosesnya karena kita anggap bertentangan dengan UUD 1945 maupun secara materiil juga bertentangan. Kalau formil kan atas penerbitannya, sedangkan materiil kan muatan yang di dalamnya," ucap Ketua OAI Virza Roy Hizzal di gedung MK, Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (17/7).

Secara formil, kata Virza, Perppu tersebut tidak sesuai dengan syarat penerbitan Perppu sabagaimana diatur dalam UUD 1945 dan putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009. Menurut dia, tidak ada kondisi darurat atau kegentingan memdesak yang mengharuskan pemerintah untuk menerbitkan Perppu tersebut.

"Secara materiil, isi Perppu ini juga bertentangan dengan UUD 1945, misalnya soal kebebasan berserikat dan berkumpul," tandas dia.

Dia menilai pemerintah terlalu cepat menyimpulkan ormas yang anti Pancasila, padahal belum ada proses atau putusan dari pengadilan. Kemudian dasar kewenangan Pemerintah yang mampu membubarkan ormas secara langsung, dianggap tak tepat dan salah tafsir. Lalu alasan adanya kegentingan yang memaksa, dianggap tak berdasar.

"Hak kemerdekaan itu diatur oleh konstitusi. Jadi yang berwenang mencabut adalah pengadilan," kata dia.

Lebih lanjut, Virsa berharapan MK mempunyai wewenang untuk membatalkan Perppu tersebut, walaupun dirinya mengetahui ini belum dibahas di DPR.

"Tuntutan kami agar MK untuk membatalkan Perppu ini, walaupun Perppu ini belum disahkan menjadi undang-undang oleh DPR. Artinya diterima atau ditolak oleh DPR, MK harus memiliki kewenangan juga," pungkas dia.




Sumber: BeritaSatu.com
ARTIKEL TERKAIT