Pelibatan TNI Tangani Terorisme Harus Atas Permintaan Kepolisian

Ilustrasi terduga teroris. (Antara)

Oleh: Robertus Wardi / PCN | Senin, 17 Juli 2017 | 19:46 WIB

Jakarta - ‎Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan berpandangan pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme harus atas permintaan kepolisian atau pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pelibatan TNI tidak perlu dimasukan khusus dalam revisi UU No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

"Pelibatan militer harus dilakukan atas kebijakan dan keputusan politik. Pelibatan cukup atas permintaan, bukan diatur khusus dalam UU," kata juru bicara koalisi Al A'raf dari Imparsial di Jakarta‎, Senin (17/7).

Koalisi terdiri sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) seperti Imparsial, Kontras, Elsam, Setara Institute, YLBHI, ICW, dan PSHK.

Al A'raf menjelaskan koalisi menolak pelibatan TNI masuk dalam UU karena perbuatan terorisme sebagai kejahatan kriminal. Tindakan terorisme bukan sebagai kejahatan terhadap negara.

Dia menegaskan penanganan terhadap tindakan terorisme jangan menggeser ke arah war model atau model perang yang memberi ruang secara aktif dan langsung kepada militer.

"Prajurit TNI yang dilibatkan harus berada di bawah kendali operasi (BKO) kepolisian. Sifatnya perbantuan. Prajurit yang dilibatkan harus tunduk pada sistem peradilan umum," tegasnya.

Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos mendukung pernyataan Al A'raf. Menurutnya, pelibatan TNI memberikan bantuan kepada Kepolisian Negara Indonesia. Pelibatan TNI atas permintaan dari Kepolisian dan berdasarkan keputusan Presiden.

"Ini sesuai dengan UU TNI No 34 Tahun 2004 pasal 7 yang menyebutkan salah satu bentuk operasi militer selain perang adalah mengatasi aksi terorisme," ujarnya.

Ia menjelaskan dalam revisi UU Terorisme disebutkan ada lembaga nonkementerian yang akan mengkoordinir dan mengatur strategi dan kebijakan antiterorisme. Lembaga itu adalah BNPT. Lembaga ini yang akan mengsinkronkan kerja antara kepolisian dan TNI dan juga dengan instansi pemerintah lainnya. "Jadi tidak perlu keterlibatan langsung TNI," tegasnya.




Sumber: Suara Pembaruan
ARTIKEL TERKAIT