KPK Tegaskan Miliki Bukti Kuat Tetapkan Novanto Tersangka

Setya Novanto (Antara/M Agung Rajasa)

Oleh: Fana Suparman / YUD | Senin, 17 Juli 2017 | 19:46 WIB

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan telah memiliki bukti untuk menetapkan Ketua DPR, Setya Novanto (Setnov) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP. Ketua KPK, Agus Rahardjo menyebut, pihaknya tidak mungkin menaikan kasus ini ke tahap penyidikan dan menetapkan Novanto sebagai tersangka tanpa minimal dua bukti permulaan yang kuat.

"Kami bawa (Setya Novanto) ke penyidikan ini tidak serampangan. Kami punya dua alat bukti yang kuat," kata Agus di Gedung KPK, Jakarta, Senin (17/7).

Agus menyatakan, pihaknya bakal membuktikan dugaan keterlibatan Setnov dalam persidangan. Untuk itu, Agus meminta seluruh pihak untuk mengikuti dan mengawal kasus ini di persidangan hingga tuntas.

"Banyak bertanya soal materi pemeriksaan, kita akan gelar di pengadilan. Kita akan buka semua bukti di pengadilan," tegasnya.

Diketahui, KPK menetapkan Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP tahun anggaran 2011-2012 di Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Senin (17/7). Saat proyek ini bergulir, Novanto merupakan Ketua Fraksi Golkar di DPR.

Penetapan ini merupakan pengembangan dari kasus dugaan korupsi e-KTP yang telah menjerat dua mantan pejabat Kemdagri, Irman dan Sugiharto serta pengusaha rekanan Kemdagri, Andi Agustinus alias Andi Narogong. Irman dan Sugiharto saat ini sedang menjalani proses persidangan. Sementara Andi Narogong masih dalam tahap penyidikan.

Novanto diduga menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya terkait proyek e-KTP. Akibatnya, keuangan negara dirugikan sekitar Rp 2,3 triliun dari paket pengadaan senilai Rp 5,9 triliun. KPK menduga Novanto melalui Andi Narogong memiliki peran dalam proses perencanaan, pembahasan anggara di DPR dan pengadaan barang dan jasa dalam proyek e-KTP. Novanto melalui Andi Narogong mengondisikan peserta dan pemenang pengadaan barang dan jasa e-KTP.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Novanto disangkakan melanggar Pasal 3 atau Pasal 2 ayat (1) UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.




Sumber: Suara Pembaruan
ARTIKEL TERKAIT