Melalui Andi Narogong, Setnov Diduga Atur Proyek e-KTP

Andi Agustinus alias Andi Narogong. (Antara)

Oleh: Fana Suparman / YUD | Senin, 17 Juli 2017 | 20:13 WIB

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Setya Novanto (Setnov) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP tahun anggaran 2011-2012 di Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri). Saat proyek ini bergulir, Novanto merupakan Ketua Fraksi Golkar di DPR.

KPK menduga, Novanto melalui Andi Agustinus alias Andi Narogong yang juga telah berstatus tersangka memiliki peran dalam proyek e-KTP. Novanto disebut berperan sejak dalam proses perencanaan dan pembahasan anggaran hingga pengadaan e-KTP senilai Rp5,9 triliun itu.

"Saudara SN (Setya Novanto) melalui AA (Andi Agustinus) diduga memiliki peran baik dalam proses perencanaan dan pembahasan anggaran di DPR dan proses pengadaan barang dan jasa e-KTP," kata Ketua KPK Agus Rahardjo dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Senin (17/7).

Bahkan, KPK menduga Setnov, sapaan Novanto melalui Andi Narogong mengatur para peserta lelang proyek e-KTP. Novanto bersama Andi Narogong diduga telah memilih perusahaan yang bakal menggarap proyek tersebut.

"SN melalui AA diduga telah mengondisikan peserta dan pemenang pengadaan barang dan jasa e-KTP. Sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan korupsi KTP Elektronik ini diduga sudah dilakukan sejak perencanaan yang dilakukan dalam dua tahap, yaitu penganggaran dan proses pengadaan barang dan jasa," katanya.

Seperti diketahui, pemenang proyek e-KTP adalah Konsorsium PNRI, yang telah dikondisikan oleh Andi Narogong. Sementara itu, ada dua Konsorsium lainnya yang sengaja dibentuk Andi Narogong, yakni Murakabi dan Astragraphia. Konsorsium PNRI yang terdiri dari Perum PNRI, PT Len Industri, PT Quadra Solution, PT Sucofindo, PT Sandipala Artha Putra keluar sebagai pemenang lelang proyek e-KTP.

Agus menyatakan, berdasar perhitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kerugian keuangan negara dari kasus dugaan korupsi e-KTP ini sebesar Rp 2,3 triliun. Kerugian keuangan negara itu timbul karena adanya pembayaran yang lebih mahal dari harga wajar atau riil dari barang-barang yang diperlukan dalam proyek e-KTP.

"Total pembayaran ke konsorsium PNRI dilakukan Rp 4,9 triliun dari 21 Oktober hingga 30 Desember 2013. Harga wajar atau riil proyek e-KTP tersebut diperkirakan Rp 2,6 triliun," katanya.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Novanto disangkakan melanggar Pasal 3 atau Pasal 2 ayat (1) UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.




Sumber: Suara Pembaruan
ARTIKEL TERKAIT