Nurul Arifin Sebut Reshuffle Hak Prerogatif Presiden

Nurul Arifin (Istimewa)

Oleh: Carlos KY Paath / WBP | Rabu, 9 Agustus 2017 | 14:03 WIB

Jakarta – Wacana reshuffle atau perombakan kabinet santer beredar pada akhir Juli lalu. Beberapa menteri dikabarkan bakal diganti dengan sejumlah alasan. Salah satunya ada menteri yang mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) serentak 2018.

Ketua DPP Golkar bidang Media dan Penggalangan Opini, Nurul Arifin mengatakan, reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Reshuffle itu hak prerogatif Presiden,” kata Nurul di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Jakarta, Rabu (9/8).

Apabila memang ada reshuffle, dia berharap, hal tersebut berdampak positif untuk masyarakat. “Kalaupun ada reshuffle, semoga sesuai dengan target yang diinginkan Presiden dan bisa memberikan lebih banyak kebaikan bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Disinggung kemungkinan kader Golkar bertambah di Kabinet Kerja, Nurul menegaskan, partainya tidak pernah memikirkan itu. “Kalau kami tidak pernah berharap, tapi berterima kasih seandainya memang diberikan kepada Golkar. Sekali lagi itu sepenuhnya hak Presiden,” tandasnya.

Saat ini Golkar memiliki kader di Kabinet Kerja seperti Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.




Sumber: Suara Pembaruan
ARTIKEL TERKAIT