KARS Sebut 1.032 Rumah Sakit di Indonesia Belum Terakreditasi

Ilustrasi pasien dan dokter di rumah sakit. (Antara)

Oleh: Maria Fatima Bona / FER | Sabtu, 12 Agustus 2017 | 17:02 WIB

Jakarta - Ketua Eksekutif Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS), dr Sutoto, mengatakan, sebanyak 1.032 rumah sakit di Indonesia hingga kini belum terakreditasi.

"Kondisi tersebut, dipastikan akan memiliki dampak pada masyarakat mengingat kualitas layanan di rumah sakit menjadi titik berat penilaian," kata dr Sutoto, saat dalam siaran persnya, di Jakarta, Sabtu (12/8).

KARS sendiri, lanjut dia, bertugas mendorong rumah sakit untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan keselamatan pasien, yang merujuk pada standar The International Society for Quality in Health Care (ISQua). Standar tersebut, kata dr Sutoto, telah diterapkan oleh 99 negara di seluruh dunia.

"Kami tidak menilai rumah sakit dari seberapa bagus gedung dan fasilitasnya, tetapi bagaimana kualitas pelayanan di rumah sakit," kata dia.

Awalnya, lanjut dr Sutoto, banyak rumah sakit mengeluh saat standar ISQua diterapkan dalam proses akreditasi. Namun, keraguan itu selanjutnya terbantahkan. "Dalam perjalanannya, ada 41 persen rumah sakit yang mendapatkan akreditasi paripurna," kata dr Sutoto.

Mantan Dirut RS Fatmawati ini menjelaskan, menyoal sanksi bagi rumah sakit yang belum berakreditasi, pihaknya tidak memiliki kapasitas untuk memberi sanksi.

"Urusan sanksi biarlah menjadi tugas pemerintah. Dalam hal ini, KARS tugasnya hanya mendorong rumah sakit memberi layanan terbaik pada pasien," kata dia.

Sutoto menyebutkan, akreditasi bertaraf internasional ISQua mencakup 338 standar dan 1.353 elemen penilaian. "Penerapan standar tersebut tidak berlaku sama untuk tipe rumah sakit mulai dari A,B, C dan D maupun pada peringkat akreditasinya mulai dari perdana, madya hingga paripurna," tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Eksekutif KARS, dr Djoti Atmodjo SpA, menambahkan, dalam peraturan menyebutkan kewajiban bagi rumah sakit untuk mendaftar akreditasi setelah 3 tahun berjalan. Dalam pelaksanaannya, lanjut dia, tidak semulus yang diharapkan, karena masih banyak rumah sakit yang belum menaati aturan tersebut.

"Salah satu kendala rumah sakit yang belum terakreditasi bukannya tidak patuh peraturan. Kebanyakan terkendala masalah internal," tambahnya.




Sumber: Suara Pembaruan
ARTIKEL TERKAIT