UU Terorisme dan Penguatan Kerja Bersama Kunci Penanggulangan Terorisme ke Depan

Ilustrasi Terorisme (Istimewa)

Oleh: / BW | Jumat, 18 Agustus 2017 | 19:02 WIB

Jakarta – Keberadaan Undang-undang (UU) Terorisme dan peningkatan kerja bersama antarlembaga, baik pemerintah maupun nonpemerintah, menjadi kunci keberhasilan penanggulangan terorisme ke depan. Selain itu, modernisasi serta penguatan langkah pencegahan (preventif) dibandingkan penindakan (kuratif), juga membuat penanggulangan terorisme akan lebih efektif dan tepat sasaran.

“Masalah terorisme bukan lagi masalah lokal tetapi sudah transnasional, karena itu posisi penguatan BNPT (Badan Nasional Penanggulan Terorisme) harus dalam antisipasi yang sama, kalau tidak begitu terlambat semua,” ungkap anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dapil Bali I Gede Pasek Suardika di Jakarta, Jumat (18/8).

Menurutnya, secara kebutuhan BNPT harus berani membuat gebrakan dan tidak terpaku dengan model penanggulangan terorisme cara lama. Dalam hal ini, ia memberikan apresiasi kepada Kepala BNPT Komjen Pol Suhardi Alius, dengan beberapa program terobosan yang telah dibuat, terutama pencegahan terorisme dari hilir sampai ke hulu.

“BNPT harus didukung model-model penanggulangan terorisme yang baru dan mutakhir, karena tidak mungkin kita menunggu, sementara terorisme bergerak terus memanfaatkan kemajuan teknologi,” imbuh Ketua DPP Partai Hanura ini.

Ia memberikan contoh kasus Telegram. Menurutnya, Telegram adalah media sosial yang dikelola oleh kekuatan dari luar dan berhasil dimanfaatkan jaringan terorisme untuk melakukan komunikasi dan penyebaran ideologi mereka. Namun, pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kemkominfo, berhasil menekan pengelola Telegram agar mau bekerja sama dalam urusan terorisme. Ini harus terus ditindaklanjuti dengan merangkul penyedia aplikasi media sosial yang lain sebagai pintu untuk menangkap jaringan terorisme.

Pasek menegaskan, UU Terorisme harus disegerakan, karena di situlah masih banyak bolongnya, terutama dalam langkah-langkah pencegahan. Dulu saat ia masih di Komisi III DPR RI, Pasek mengaku sudah melihat itu, tetapi saat itu masih prioritas karena ancaman terorisme relatif belum terlalu besar.

Saat terorisme yang makin menggila akhir-akhir ini, mantan petinggi Partai Demokrat ini menilai, revisi UU Terorisme harus dipercepat. Pasalnya, tumbuh kembang terorisme sekarang makin mengglobal, tidak hanya bersifat transnasional, tetapi mereka juga telah memanfaatkan teknologi canggih.

“Penanggulangan terorisme polanya harus preventif, tidak bisa kuratif, kalau negara ini ingin selamat. Lebih baik mencegah, daripada menindak. Namun, masalahnya UU Terorisme belum mendukung. Makanya saya mengimbau agar UU Terorisme disegerakan karena memang sudah sangat mendesak,” ujar Pasek.




Sumber: PR
ARTIKEL TERKAIT