Freeport Harus Hormati Hak 8.100 Karyawan Korban PHK

Anggota Komisi I DPR Papua Wilhelmus Pigai (berbaju merah) memberikan sejumlah saran kepada 8.100 korban PHK PT Freeport Indonesia. ()

Oleh: Heriyanto / HS | Selasa, 22 Agustus 2017 | 06:39 WIB

Jakarta – PT Freeport Indonesia (FI) harus bertanggung jawab dan mempekerjakan kembali atau setidaknya memberikan hak-hak karyawan korban pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal itu perlu segera dilakukan agar nasib 8.100 pekerja di lingkungan PT FI itu menjadi jelas dan tidak ada lagi persoalan sosial yang muncul.

Desakan itu disampaikan Anggota Komisi I DPR Papua Wilhelmus Pigai kepada SP, Senin (21/8), menyusul aksi mogok yang diikuti perusakan sejumlah fasilitas (juga kendaraan) di check point 28, depan Bandara Mozes Kilangin, Timika, Kabupaten Mimika, Papua. Aksi itu diduga dari ratusan karyawan di lingkungan PT FI yang terkena PHK.

Mus, demikian sapaan Wilhelmus, sangat mengkhawatikan nasib dari 8.100 korban PHK yang bisa saja memicu persoalam lain yang lebih besar jika tidak ada solusi dalam jangka pendek. Aksi protes dan tindakan anarkis akhir pekan lalu pun dipicu dari ketidakpuasan atas PHK yang jika tidak ada solusinya maka bisa semakin meluas.
Untuk itu, lanjut Mus, PT FI harus segera mengkhiri persoalan dengan karyawan terkena PHK, baik karyawan PT FI sendiri, kontraktor dan subkontraktor serta perusahaan swasta yang terkait.

“Semua korban PHK adalah WNI yang tentunya membutuhkan penghormatan atas hak-hak mereka dan perlu dipahami oleh pihak perusahaan. Jika phak perusahaan juga tidak mau berdialog maka sulit membendung amarah dari para korban PHK itu,” ujarnya.

Apalagi, kata Mus, proses penyelesaian PHK pun tidak atau belum melalui aturan yang berlaku, baik melalui peradilan hubungan industrial atau sesuai dengan perjanjian kerja bersama. Untuk itu, DPRP mendesak agar PT FI harus bertanggung jawab dan juga menghormati hak-hak dari para karyawam tersebut.

“PT FI selalu bermasalah dalam ketenagakerjaan. Proses yang terjadi saat ini justru tidak sesuai dengan UU Ketenagakerjaan atau perjanjian kerja bersama yang disepakati. Ini memicu ketidakpuasan dan perlu ditelusuri lebih mendalam,” tegasnya.

Dia mendesak agar Pemerintah Provinsi Papua dan DPRP memberikan sanksi secara proporsional karena PT FI sudah melakukan tindakan sewenang-wenang. Hal itu justru memicu persoalan anarkis sehingga aparat keamanan pun tidak boleh melihat hanya dari akibat yang ditimbulkan.

Secara terpisah, manajemen PT FI menegaskan menutup ruang perundingan dengan para mantan karyawannya. Bahkan, tidak akan membuka lowongan bagi mantan karyawan untuk bekerja langsung di perusahaan tambang asing itu. "Kebijakan perusahaan adalah tidak lagi rekrut (mantan karyawan) secara langsung, melainkan melalui kontraktor. Karena Freeport tidak lagi membuka ruang kerja bagi mereka tetapi lewat kontraktor yang ditunjuk," kata EVP Sustainable Development PT FI Sony Prasetyo di Timika, Senin.
Menurut dia, seperti ditulis Antara, pihak perusahaan sudah berusaha untuk mengimbau karyawan mogok untuk kembali namun tidak direspon. Pada akhirnya melalui peraturan yang ada manajemen FI menganggap karyawan mogok mengundurkan diri secara sukarela.




Sumber: Suara Pembaruan
ARTIKEL TERKAIT