Komisi II Minta Status Rapat Konsultasi dengan KPU Mengikat

Ilustrasi KPU (istimewa)

Oleh: Hotman Siregar / WBP | Selasa, 22 Agustus 2017 | 16:40 WIB

Jakarta- Komisi II DPR menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di kompleks parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (22/8). Rapat membahas sejumlah isu seperti Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Anggota Komisi II DPR Hetifah Sjaifudian mengatakan, rapat juga membahas tindak lanjut UU Pemilu yang disahkan baru-baru ini. DPR berharap agar PKPU yang dibuat oleh KPU sejalan dengan konten undang-undang Pemilu.

“Kita juga memperdebatkan status rapat konsultasi yang bersifat mengikat. KPU menyampaikan hasil putusan MK bahwa konsultasi tetap wajib, tapi tidak mengikat,” kata Hetfifah, Selasa (22/8).

Dari pantauan, interupsi mewarnai rapat pembahasan PKPU Pemilu 2019 antara Komisi II DPR dan KPU. Interupsi terkait sifat rapat antara rapat konsultasi atau rapat dengar pendapat (RDP).

MK mengabulkan sebagian permohonan KPU terkait kewajiban konsultasi dengan DPR. Dalam putusannya, hasil konsultasi DPR tidak wajib mengikat secara hukum. “Rapat diskorsing makan siang. Dan dilanjutkan jam 14.00 WIB. Nanti kita bahas lagi terkait PKPU ini,” kata politisi Golkar itu.




Sumber: Suara Pembaruan
ARTIKEL TERKAIT