Wapres Tegaskan Monas Milik Negara

Monas di malam hari. (Antara)

Oleh: Novi Setuningsih / FER | Selasa, 22 Agustus 2017 | 17:38 WIB

Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) menjawab perihal sertifikasi tanah di kawasan Monumen Nasional (Monas). Menurutnya, karena didirikan atas inisiatif Presiden RI pertama, Soekarno, maka kawasan tersebut menjadi milik pemerintah.

Selain itu, kata JK, pemerintah daerah (Pemda) DKI Jakarta juga bagian dari pemerintah pusat. Bahkan, selama ini yang mengelola dan merawat wilayah Monas adalah Pemda DKI.

"DKI kan juga pemerintah, jadi ini kan yang dulu bangun Bung Karno, berarti kan pemerintah pusat sebenarnya yang membangun itu (Monas) walaupun juga dimanfaatkan oleh DKI karena yang menata mereka. Tapi, Monas sendiri itu dibangun oleh Bung Karno, oleh Presiden, jadi otomatis itu menjadi urusan nasional. Namanya saja monumen nasional," kata JK, Selasa (22/8).

Namun, menyoal pemberian sertifikat kawasan Monas, JK tidak menjawab dan menyerahkannya kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil.

"Saya belum tahu itu (sertifikat Monas), saya belum cek sama Menteri Agraria tetapi negara lah, negara juga DKI negara juga yang memelihara, menanam pohon dan infrastrukturnya DKI juga," ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, masalah sertifikat tanah Monas berawal ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) membagikan 7.500 sertifikat tanah kepada warga Jabodetabek, akhir pekan lalu. Kemudian, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat meminta agar Monas dijadikan sebagai aset DKI.

"Sebetulnya, kemarin sertifikat sudah mau dikeluarkan, tapi ternyata ada tarik ulur dengan Sekretariat Negara (Setneg). Saya meminta kemarin pada Pak Presiden supaya dimasukkan dalam aset DKI, sehingga sertifikat atas nama DKI," kata Djarot di Balai Kota DKI, Jakarta, Senin (21/8).

Menurutnya, apabila sertifikat aset atas nama DKI Jakarta, maka pihaknya bisa mengalokasikan anggaran untuk perbaikan dan revitalisasi Monas secara berkelanjutan. Terbukti, saat air mancur menari diperbaiki menjadi atraksi tersendiri bagi pengunjung Monas. Selain itu, jumlah kunjungan warga pada malam hari ke Monas, rata-rata mencapai 8.000 orang per hari.

"Dengan cara seperti itu, maka kami bisa membiayai. Kalau itu masuk asetnya Setneg, kami enggak bisa dong. APBD membiayai Monas, jadi temuan nanti. Karena itu pembiayan Monas," terangnya.

Terkait sertifikasi tersebut, Menteri ATR, Sofyan Djalil mengatakan, atas arahan Presiden Jokowi menyerahkan sertifikat Monas kepada Pemda DKI.

 




Sumber: Suara Pembaruan
ARTIKEL TERKAIT