Surati KPK untuk Tunda Pemeriksaan Novanto, Pimpinan DPR Dilaporkan ke MKD

Ketua DPR Setya Novanto (tengah) bersama (kiri ke kanan) Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Fadli Zon, Agus Hermanto, dan Taufik Kurniawan. (Antara)

Oleh: Markus Junianto Sihaloho / AB | Rabu, 13 September 2017 | 13:46 WIB

Jakarta - Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) melaporkan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mengirim surat kepada Komisi Pemeriksaan Korupsi (KPK) untuk meminta penundaan pemeriksaan Ketua DPR, Setya Novanto dalam kasus dugaan korupsi proyek KTP elektronik (e-KTP). Laporan tersebut akan disampaikan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

"Hari ini di MKD DPR, Senayan, MAKI melaporkan Pimpinan DPR kepada MKD karena diduga melanggar kode etik dalam bentuk mengirim surat kepada KPK berisi permintaan penundaan pemeriksaan Setya Novanto dalam perkara dugaan korupsi e-KTP," kata Boyamin Saiman, koordinator MAKI di Jakarta, Rabu (13/9).

Langkah pimpinan DPR mengirim surat ke KPK dinilai sebagai penyalahgunaan wewenang dan bentuk intervensi terhadap proses penegakan hukum. Perbuatan tersebut dinilai tidak patut dan merendahkan harkat lembaga DPR.

Sebelumnya, pimpinan DPR mengirim surat kepada KPK untuk meminta penundaan pemeriksaan Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek KTP elektronik sebelum adanya putusan sidang praperadilan. Permintaan ini termuat dalam surat yang diantarkan Kepala Biro Kesekjenan DPR, Hani Tahapari ke KPK.

Di dalam surat ke KPK, lembaga antikorupsi itu diminta memberi pertimbangan yang sama saat mengusut kasus yang diduga melibatkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan--sekarang kepala Badan Intelijen Negara--dalam kepemilikan rekening gendut. Saat itu, semua pihak, termasuk KPK, dinilai mau menahan diri menunggu putusan praperadilan sebagai bentuk menghormati proses hukum agar tidak ada dirugikan.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang memastikan lembaganya tidak akan memenuhi permintaan DPR untuk menghentikan sementara proses penyidikan terhadap Setya Novanto. Saut mengatakan penyidikan bisa dihentikan ketika sudah ada putusan praperadilan yang memenangkan Setya Novanto.

Proses persidangan praperadilan Setya Novanto telah dimulai di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Setya menggugat KPK atas penetapannya sebagai tersangka kasus e-KTP. Namun sidang perdana yang mestinya dilakukan Selasa kemarin batal dilaksanakan karena KPK meminta penundaan. Sidang praperadilan bakal kembali digelar, Rabu (20/9).




Sumber: BeritaSatu.com
ARTIKEL TERKAIT