Taufik: Surat DPR ke KPK Diteken Fadli Zon

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan (Beritasatu TV)

Oleh: Markus Junianto Sihaloho / WBP | Rabu, 13 September 2017 | 15:32 WIB

Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Taufik Kurniawan membantah dirinya terlibat dalam surat permintaan pimpinan DPR kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menunda pemeriksaan Setya Novanto (Setnov) terkait kasus korupsi proyek KTP Elektronik (e-KTP).

Taufik Kurniawan mengatakan, surat diteken Wakil Ketua DPR asal Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Fadli Zon, yang membawahi bidang politik dan keamanan (polkam). "Saya luruskan konteksnya, itu surat bukan resmi pimpinan DPR secara kelembagaan atau secara AKD. Tetapi, surat secara dari Pak Fadli Zon," kata Taufik Kurniawan, Rabu (13/9).

Fadli Zon adalah pimpinan DPR yang membidangi komisi hukum. Ketika ada permohonan dari Novanto, para pimpinan DPR hanya mengetahui secara administratif dan meneruskan. Kebetulan karena Fadli Zon membidangi masalah hukum, maka Fadli yang meneken suratnya. "Kalau ini hanya meneruskan, ini hanya mekanisme administratif," imbuhnya.

Surat itu dikirimkan ke KPK oleh Kesekretariatan Jenderal DPR. Menurut Taufik, hal itu memang sesuai mekanisme yang berlaku di parlemen.

Sebelumnya, pimpinan DPR mengirimkan surat kepada KPK meminta penundaan pemeriksaan Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek KTP elektronik sebelum praperadilan yang diajukannya selesai. Permintaan ini termuat dalam surat yang diantarkan Kepala Biro Kesekjenan DPR Hani Tahapsari ke KPK.

Di dalam surat ke KPK, lembaga antikorupsi itu diminta memberi pertimbangan yang sama saat mengusut Komisaris Jenderal Budi Gunawan—sekarang Kepala Badan Intelijen Negara- dalam salah satu dugaan kepemilikan rekening gendut. Saat itu, semua pihak, termasuk KPK, dinilai mau menahan diri menunggu putusan praperadilan sebagai bentuk menghormati proses hukum agar tidak ada dirugikan.

Diketahui, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang sudah memastikan lembaganya tidak akan memenuhi permintaan DPR untuk menghentikan sementara proses penyidikan Setya Novanto. Saut mengatakan penyidikan bisa dihentikan ketika sudah ada keputusan praperadilan yang memenangkan gugatan Setya.

Proses persidangan praperadilan Setya Novanto telah dimulai di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Setya menggugat KPK atas penetapannya sebagai tersangka kasus e-KTP. Namun sidang perdana yang mestinya dilakukan Selasa kemarin batal dilaksanakan karena KPK meminta penundaan.




Sumber: BeritaSatu.com
ARTIKEL TERKAIT