Halalkan Segala Cara, Parpol Hanya Utamakan Kemenangan

Ilustrasi partai nasionlis (Istimewa)

Oleh: Yustinus Paat / Novi Setuningsih / AO | Rabu, 13 September 2017 | 18:28 WIB

Jakarta - Partai politik sebagai instrumen demokrasi gagal dalam membangun keadaban publik. Pasalnya, selama ini yang dikerjakan parpol hanya terkait hal-hal administratif-prosedural untuk meraih kekuasaan, padahal parpol merupakan aktor utama politik yang menentukan keadaban politik Indonesia.

"Partai politik hanya mengabdi pada dimensi pragmatis di mana dia hanya mengurusi bagaimana meraih kekuasaan dengan mengikuti prosedur-prosedur yang telah diatur. Hal ini tidak sesuai dengan makna substansial dari pembentukan parpol," ujar peneliti senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, Selasa (12/9).

Praktik kerja parpol selama ini, kata dia, masih bertentangan dengan definisi parpol sebagaimana ditegaskan dalam UU No 2/2011 tentang Parpol. Dalam UU itu disebutkan bahwa parpol adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara.

"Pembentukan parpol dilakukan atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara. Nah, yang tak pernah jelas dari parpol kita adalah apa kehendak dan cita-cita mereka untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik masyarakat, bangsa dan negara itu. Cita-cita itu hanya formalitas saja," jelas dia.

Sulit bagi rakyat mengharapkan kehadiran politik yang beradab dari parpol yang bahkan pada diri mereka sendiri tak jelas benar cita-cita kelahirannya. Apalagi, kata dia, parpol sekarang dominan dikendalikan oleh uang. "Uang menentukan kelangsungan kerja partai untuk meraih kekuasaan. Ketika uang yang menjadi penentu, maka sesungguhnya cita-cita bersama terdegradasi menjadi cita-cita perorangan dari elite partai. Tak heran jika semua pimpinan partai rata-rata merupakan pendiri dan sekaligus orang yang sejak awal ingin meraih kursi kekuasaan," ungkap dia.

Politik uang melahirkan banyak praktik ketakberadaban yang dilakukan oleh anggota parpol. Yang penting bagi parpol adalah memenangi pertarungan politik sehingga mendapatkan kekuasaan.

"Tak ada gagasan, tak ada nilai, yang terpenting adalah menang dan punya kekuasaan. Praktik-praktik ini terpelihara berkat siklus pemilu yang dilakukan secara periodik. Kesibukan mengikuti pemilu yang sekarang makin banyak membuat parpol tambah meminggirkan politik yang beradab," katanya.

Karena cita-cita bersama sejak awal sudah kabur maka perjuangan parpol meraih kekuasaan memang tidak lagi peduli dengan nilai. "Semua cara ditempuh untuk meraih kekuasaan karena tak ada nilai yang menjadi batasan atau arah perjuangan parpol," tambah Lucius.

Jika ada parpol yang pada isu tertentu sikapnya jelas membela rakyat, menurut Lucius, sangat mungkin bukan murni berasal dari nilai yang tertanam parpol tersebut melainkan hanya hanya “amunisi” saja agar mendapatkan simpati.
Lucius mencontohkan, parpol yang membela pluralisme seharusnya memperjuangkannya setiap saat, tak perlu menunggu pemilu baru ngotot memperlihatkannya.

Dana Parpol
Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro mengharapkan kenaikan dana parpol bisa meningkatkan perannyamembangun keadaban publik. Dana parpol tersebut bisa dimanfaatkan secara benar dan efektif untuk memperkuat kaderisasi parpol.

"Starting point-nya adalah dana parpol yang bisa memperkuat kaderisasi yang ujungnya bisa membangun keadaban publik," ujar Siti, Selasa (12/9).

Perkuatan kaderisasi parpol bisa mencetak kader-kader parpol yang berkualitas dan berintegritas. Kader-kader ini terjun ke masyarakat dengan membawa nilai-nilai yang mereka peroleh di parpol.

Kader-kader inilah yang menjadi ujung tombak untuk membangun keadaban publik baik melalui teladan, sikap, tutur kata atau kegiatan-kegiatan seperti pendidikan politik, seminar dan lain-lainnya. Kader diperkuat terlebih dahulu dari berbagai aspek sehingga saat keluar bisa membangun keadaban publik.

Siti mengakui bahwa parpol selama ini belum terlalu menyentuh upaya membangun keadaban publik. Senada degan Lucius, Siti pun menyatakan parpol masih sibuk dengan kepentingan dan usaha mencari kekuasaan semata.

"Jadi, dengan adanya peningkatan dana parpol nanti bisa memperkuat fungsi-fungsi parpol karena parpol mempunyai tanggung jawab moral untuk melakukan pendidikan politik, fungsi representasi dan membangun keadaban publik," pungkas dia.

Sedangkan dosen politik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Haryadi mengungkapkan, praktik politik identitas masih akan terlihat di Pemilu mendatang.

Politik identitas adalah suatu keniscayaan atau tidak dapat dihilangkan dalam perpolitikan di Tanah Air. Tetapi, dalam praktiknya tidak melulu negatif jika disertai dengan diskursus atau konsep pemikiran inklusif yang lebih terbuka.

"Politik identitas sebagai upaya elektoral adalah sesuatu yang wajar dan semua kandidat biasanya melekatkan diri pada identitas tertentu. Menjadi tidak wajar ketika dibarengi dengan diskursus yang sifatnya eksklusif," katanya, Selasa (12/9).

Ia mencontohkan, ketika umat Islam dipaksa harus memilih tokoh yang seagama merupakan politik identitas dengan kerangka pemikiran eksklusif. Namun, jika disertai dengan kerangka pemikiran memilih untuk kebaikan umat manusia maka menjadi lebih inklusif karena merangkul semua perbedaan yang ada.

Oleh karena itu, kata Haryadi, tantangan terbesar memasuki dua tahun politik adalah bagaimana pemerintah dan parpol membuat praktik politik identitas yang lebih inklusif. "Harus ada upaya sistematis dan upaya bersama mendorong diskursus inklusif. Jika itu tidak terjadi maka yang terjadi adalah kemunduran politik," ungkapnya.

Hampir senada dengan Haryadi, pakar komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio mengatakan, praktik politik identitas sulit dihilangkan pasca-Pemilu 2014. "Politik identitas masih akan digunakan karena pascapemilu tersebut, kita memang belum bisa pulih secara kedewasaan berpolitik," katanya, Selasa (12/9).

Hendri memaparkan, setidaknya ada dua alasan mengapa praktik politik identitas masih akan terlihat. Pertama, dampak dari Pilkada DKI Jakarta 2017. Kedua, eksistensi relawan yang terus dijaga oleh pemerintah.

Menurutnya, keberadaan relawan otomatis membuat kubu, yaitu pendukung dan non-pendukung. Akibatnya, politik identitas kembali terjadi dengan ditambah bantuan teknologi seperti penyebaran melalui media sosial. “Akan semakin terkotak-kotak,” katanya.

Meskipun demikian, Hendri juga mengatakan bahwa politik identitas tidak melulu berujung pada hal yang negatif jika dilakukan sewajarnya. Menjadi negatif jika dilakukan berlebihan, seperti menonjolkan agama di tengah masyarakat yang penuh dengan perbedaan.




Sumber: BeritaSatu.com
ARTIKEL TERKAIT