Pimpinan DPRD Mojokerto Segera Diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya

Ilustrasi (BSMH)

Oleh: Fana Suparman / WBP | Rabu, 13 September 2017 | 19:14 WIB

Jakarta- Tiga pimpinan DPRD Mojokerto yakni Ketua DPRD, Purnomo serta dua Wakil Ketua DPRD, Umar Faruq dan Abdullah Fanani bakal diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. Hal ini setelah KPK merampungkan penyidikan kasus dugaan suap terkait pengalihan anggaran dari hibah Politeknik Elektronik Negeri Surabaya (PENS) menjadi program penataan lingkungan pada Dinas PUPR Kota Mojokerto tahun 2017 senilai Rp 13 miliar yang menjerat ketiganya sebagai tersangka.

Jubir KPK, Febri Diansyah mengatakan, berkas penyidikan kasus ini telah dinyatakan lengkap atau P21. Untuk itu, tim penyidik melimpahkan, berkas, barang bukti dan ketiga tersangka ke tahap penuntutan atau tahap II. "Hari ini dilakukan pelimpahan tahap II terhadap tiga tersangka dalam kasus Mojokerto, yaitu: ABF (Abdullah Fanani), UF (Umar Faruq) dan PNO (Purnomo," kata Febri di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (13/9).

Dengan pelimpahan ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK memiliki waktu maksimal 14 hari untuk menyusun surat dakwaan terhadap ketiga tersangka. Surat dakwaan ini nantinya dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk disidangkan. Untuk keperluan persidangan ini, penahanan ketiga pimpinan DPRD Mojokerto itu dititipkan di Rutan Klas I Medaeng, Surabaya. "Sidang akan dilakukan dalam waktu dekat, direncanakan di PN Tipikor Surabaya. Para tersangka sore ini akan diberangkatkan ke Surabaya untuk dititipkan penahanannya di Rutan klas I Surabaya," kata Febri.

Diketahui, ketiga pimpinan DPRD Mojokerto itu ditetapkan sebagai tersangka penerima suap terkait pengalihan anggaran dari anggaran hibah PENS menjadi anggaran program penataan lingkungan pada Dinas PUPR Kota Mojokerto tahun 2017 senilai Rp 13 miliar. Selain ketiga pimpinan DPRD, dalam kasus ini, KPK juga menetapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kadis PUPR) Kota Mojokerto, Wiwiet Febryanto sebagai tersangka. Berkas perkara Wiwiet sendiri telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Surabaya pada pertengahan Agustus lalu.




Sumber: Suara Pembaruan
ARTIKEL TERKAIT