Usul Penghapusan Penuntutan KPK Bukan dari Kejagung

Ketua KPK Agus Rahardjo (tengah) bersama Wakil Ketua KPK Laode M Syarif (kiri) dan Basaria Panjaitan (kanan) bersiap mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 12 September 2017. (Antara/Hafidz Mubarak)

Oleh: Yeremia Sukoyo / AO | Rabu, 13 September 2017 | 21:20 WIB

Jakarta - Usulan penghapusan kewenangan penuntuan yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan inisiatif DPR yang muncul dalam rapat dengar pendapat Komisi III DPR dan KPK beberapa waktu lalu. Jadi, usulan itu bukan berasal dari Kejaksaan Agung.

Anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni menegaskan, permintaan agar kewenangan penuntutan yang dimiliki KPK dikembalikan ke Kejaksaan merupakan keinginan DPR. "Yang terjadi dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi III dengan Kejaksaan Agung, wacana (kewenangan penuntutan) itu justru berasal dari Komisi III, bukan dari Jaksa Agung M Prasetyo," kata Ahmad Sahroni di Jakarta, Rabu (13/9).

Terkait alasan wacana tersebut muncul, dia mengatakan, Komisi III DPR ingin agar ada pemisahan yang jelas antara fungsi penyidikan, penyelidikan, hingga penuntutan.

"Kami ingin ada pemisahan yang jelas agar ada kontrol. Pihak yang melakukan penyelidikan atau penyidikan (lidik/sidik) sebaiknya jangan melakukan penuntutan. Lalu, barang siapa yang melakukan penuntutan, maka dia tidak mengadili," tuturnya.

Sementara, pakar hukum pidana Indriyanto Seno Adji berpandangan, sebaiknya penegak hukum tidak saling mempermasalahkan otoritas kewenangan yang dimiliki sebuah lembaga. Namun, ujarnya, saat ini yang harus dikedepankan adalah upaya meningkatkan koordinasi kelembagaan antarpenegak hukum.

"Jadi, memang sebaiknya otoritas kewenangan tidak dijadikan polemik, tetapi lebih dikedepankan peningkatan kordinasi kelembagaan penegak hukum," ujarnya.

Menurutnya, untuk negara yang mengenal dan mengakui lembaga penegak hukum yang independen, dipastikan ada regulasi dan ketentuan yang bersifat eksepsional. Semua dilakukan untuk menghadapi kejahatan luar biasa, seperti korupsi.

"Secara norma umum KUHAP, penyidikan di bawah wewenang Polri (bukan Kejaksaan). Tetapi, UU juga memberikan pengecualian bagi Kejaksaan yang diberikan kewenangan penyidikan terhadap kejahatan luar biasa, seperti kasus korupsi. Dulu, itu termasuk juga tindak pidana subversi," kata mantan komisioner KPK itu.




Sumber: BeritaSatu.com
ARTIKEL TERKAIT