Pansus RUU Antiterorisme Diperpanjang, Masih Bahas 5 Pasal

Sidang paripurna DPR. (Antara)

Oleh: Markus Junianto Sihaloho / HA | Rabu, 13 September 2017 | 21:35 WIB

Jakarta - Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui perpanjangan waktu pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Antiterorisme). Pengesahan perpanjangan waktu satu kali masa sidang tersebut dilakukan atas adanya permintaan dari Pansus RUU Terorisme DPR.

Pengesahan perpanjangan waktu itu diambil dalam rapat paripurna digelar Rabu (13/9), yang dipimpin Wakil Ketua DPR Agus Hermanto. Permintaan itu disahkan setelah mendapat persetujuan semua anggota dewan yang hadir.

Anggota Panitia Khusus RUU Antiterorisme Bobby Adityo Rizaldi mengatakan pihaknya masih tetap mengejar target penyelesaian RUU, yakni di akhir tahun ini. Optimisme semakin kuat karena sudah tidak ada lagi perbedaan prinsip dengan pemerintah menyangkut isu-isu di RUU.

"Sekarang bolanya juga di pemerintah. Mereka butuh waktu untuk mengkaji hal teknis. Tapi kerja sama sudah baik," kata Bobby.

Hal teknis yang dimaksud semisal mengenai intersepsi. Pemerintah butuh waktu mensinkronisasikan aturan soal otoritas mana yang memberi izin dan mana yang melakukan. Karena ada amanat bahwa soal intersepsi harus diatur dalam UU tersendiri, maka Pemerintah perlu menentukan bagaimana aplikasinya di peraturan.

Contoh lain adalah soal sanksi pidana, yang harus disinkronisasikan dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang saat ini revisinya sedang dikerjakan.

"Karena terorisme, narkoba, dan korupsi dianggap kejahatan luar biasa. Nah apakah ini nanti UU tersendiri apa tidak. Jadi hal teknis," kata Bobby.

Kata dia, perbedaan prinsip antara Pemerintah dengan DPR sudah tak ada menyangkut pasal-pasal yang dibahas di RUU Antiterorisme. Semisal, mengenai keterlibatan TNI dalam pemberantasan terorisme, baik pemerintah dan DPR sudah setuju. Yang perlu hanyalah sinkronisasi karena berdasarkan UU TNI, digerakkannya TNI harus seizin presiden, sehingga harus dipikirkan bagaimana mekanismenya.

"Pasal yang dibahas tinggal 5 pasal. Kita tinggal bagaimana mengharmonisasi dengan aturan yang lain," katanya.




Sumber: BeritaSatu.com
ARTIKEL TERKAIT