KPK Kembali Diminta Segera Tetapkan Elias Djo Sebagai Tersangka

Gedung DPRD Nagakeo yang dibangun di atas lahan Masyarakat Adat Lape, mandek pembangunannya. (istimewa)

Oleh: Siprianus Edi Hardum / EHD | Kamis, 14 September 2017 | 11:07 WIB

Jakarta-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali diminta agar segera menuntaskan pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah untuk gedung DPRD Kabupaten Nagakeo seluas 1,5 hektare (ha) dan menetapkan Bupati Nagakeo, Elias Djo sebagai tersangka.

“Dugaan korupsi kasus tersebut sebenarnya sudah lama ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Ngada di Bajawa. Namun, pihak Kejari Ngada patut diduga telah menerima suap sehingga pengusutannya sampai saat ini tidak tuntas,” kata Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus, kepada SP, Kamis (14/9).

Sampai saat ini, gedung DPRD Kabupaten Nagakeo yang terletak di Kekurahan Lape, Kecamatan Aesesa, Nagakeo, Nusa Tenggara Timur (NTT) masih menganggur karena dibangun di atas lahan yang salah.

Tahun 2007, Pemkab Nagakeo membeli lahan tersebut kepada Efraim Fao, orang yang mengaku sebagai pemilik lahan tersebut. Selanjutnya, Pemkab Nagakeo membangun Gedung DPRD.

Padahal sejak awal masyarakat Kekurahan Lape berkeberatan dengan langkah Pemkab Nagakeo itu karena lahan tersebut milik mereka. Karena keberaran tak diindahkan Pemkab Nagakeo, maka masyarakat Lape menggugat Bupati Nagakeo ke pengadilan, dan pengadilan sampai tingkat kasasi memenangkan gugatan masyarakat Lape.

Petrus menegaskan, putusan pengadilan sampai tingkat kasasi dan sudah menjadi kekuatan hukum tetap (inkract) merupakan bukti nyata Bupati Nagakeo, Elias Djo dan jajarannya melakukan tindak pidana korupsi.

Menurut Petrus, banyak kesalahan yang dilakukan Elias Djo dan jajarannya sejak awal, yakni, pertama, membeli tanah seluas 1,3 ha tersebut tanpa melibatkan panitia lelang pengadaan tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 Tahun 2012 sebaimana diubah dengan Perpres Nomor 148 Tahun 2015 tentang tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Kedua, memaksakan kehendak membayar kepada orang yang bukan pemilik lahan. Ketiga, pembangunan gedung tersebut menghabiskan anggaran sebesar Rp 10,3 miliar. “Ini bukti dia korupsi,” kata dia.

Petrus meminta Jaksa Agung agar segera memerintahkan Kejari Ngada di Bajawa supaya segera melimpahkan penyelidikan kasus tersebut ke KPK. “Kalau kejaksaan negerinya tidak beres, coba diambilalih kejaksaan tinggi di Kupang. Kalau tidak ya berikan kepada KPK,” kata dia.

Hal senada dikatakan Direktur Eksekutif Reformasi Hukum, Bony Gunung. “Putusan kasasi kasus perdata itu sudah bisa dijadikan bukti Elias Djo melakukan tindak pidana korupsi. KPK tidak perlu ragu lagi menyeret Elias Djo dan semua orang yang terlibat,” kata dia.

Karena itu jugalah Bony mendukung langkah masyarakat Lape melaporkan Elias Djo dan jajarannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Elias Djo segera dipenjara,” kata Bony.

Sebelumnya, pada 6 April 2017, Forum Pemuda Adat Lape, mendatangi gedung KPK di Jakarta. Mereka Elias Djo dan jajarannya dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Nagakeo itu.

Segera Eksekusi

Oleh karena itu, Bony mendesak Pengadilan Negeri Ngada di Bajawa agar segera mengekseksi lahan itu dengan dasar putusan Mahkamah Agung (MA). “Tidak alasan lagi bagi pihak pengadilan untuk tidak mengeksekusi putusan MA itu. Putusan MA itu sudah bersifat condemnatoir alias wajib,” kata Bony.

Dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTT 2012, gedung yang dibangun di atas lahan milik masyarakat Adat Lape seluas 1,5 hektare (ha) itu dan sampai sekarang belum tuntas pembangunannya telah menghabiskan anggaran sebesar Rp 10,3 miliar.

“Kami masyarakat Adat Lape meminta KPK agar mengusut dugaan korupsi pembangunan gedung yang mangkrak itu. Elias Djo yang sebagai orang yang memaksa pembangunan gedung di atas tanah yang tidak sah itu harus diselidiki dan disidik,” kata Ketua Forum Pemuda Lape, Yonas Neja.

Belakangan setelah putusan MA keluar yang dimenangkan masyarakat Adat Lape, pihak Pemkab Nagakeo mengajukan konsinyasi kepada Pengadilan Negeri Ngada atas lahan tersebut dengan besar ganti rugi sebesar Rp 2,5 miliar. Namun, ganti rugi sebesar itu tidak diterima warga karena nilainya terlalu jauh di bawah permintaan warga masyarakat Lape sehingga pihak pengadilan mengembalikan uang Rp 2,5 miliar itu kepada Pemkab Nagakeo.

Menurut Bony, pihak pengadilan sudah tepat mengembalikan uang konsinyasi itu karena konsinyasi yang ditawarkan itu sudah cacat hukum dimana dilakukan setelah putusan MA mengatakan bahwa tanah tersebut milih masyarakat adat Lape. “Kenapa tidak dari awal melakukan konsinyasi,” kata dia.




Sumber: Suara Pembaruan
ARTIKEL TERKAIT