Soal Surat ke KPK, Fadli Zon Lolos dari Hukuman Gerindra

Wakil Ketua DPR Fadli Zon (kanan) berjabat tangan dengan Ketua Front Pembela Islam Habib Rizieq Shihab ketika melakukan audiensi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 11 Januari 2017. (Antara/Wahyu Putro A)

Oleh: Markus Junianto Sihaloho / HA | Kamis, 14 September 2017 | 19:37 WIB

Jakarta - Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tidak akan memberi sanksi kepada Fadli Zon, kadernya yang duduk sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), terkait surat yang dikirimnya untuk meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunda pemeriksaan Ketua DPR Setya Novanto yang menjadi tersangka kasus korupsi e-KTP.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerindra memastikan Fadli sudah dipanggil dan diminta mengklarifikasi masalah yang ada dan bisa menerima penjelasan Fadli.

"Bahwa (mengirim surat ke KPK) itu tugas rutin, tidak mengintervensi hukum dan dia bagian dari komitmen partai memperkuat KPK terhadap (pemberantasan) korupsi," kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengutip jawaban Fadli, Rabu (14/9).

"Kami merasa bahwa dia tetap bagian dari perjuangan."

Kata Muzani, penjelasan disampaikan Fadli yang dipanggil setelah suratnya ke KPK menjadi kontroversi. Dalam klarifikasinya, Fadli bersikeras bahwa dirinya hanya meneruskan semua aspirasi dari masyarakat, termasuk aspirasi dari Setya Novanto yang mengirimkan surat kepada pimpinan dewan, meminta agar aspirasinya kepada KPK disampaikan, kata Muzani.

Karenanya, Fadli hanya meneruskan surat dari Novanto tentang permintaan untuk menunda pemeriksaan sebelum ada putusan praperadilan.

"Dia (Fadli) merasa tidak melakukan intervensi apapun. Dia merasa yang dilakukan merupakan bagian dari tugas rutin sebagai pimpinan DPR," kata Muzani.

Sebelumnya, Pimpinan DPR disebut mengirimkan surat kepada KPK meminta penundaan pemeriksaan Setya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek KTP Elektronik sebelum praperadilan yang diajukannya selesai. Permintaan ini termuat dalam surat yang diantarkan Kepala Biro Kesekjenan DPR Yohanes Tahapari ke KPK.

Di dalam surat ke KPK, lembaga antikorupsi itu diminta memberi pertimbangan yang sama seperti saat mengusut Komisaris Jenderal Budi Gunawan -- sekarang Kepala Badan Intelijen Negara -- dalam salah satu dugaan kepemilikan rekening gendut. Saat itu, semua pihak, termasuk KPK, dinilai mau menahan diri menunggu putusan praperadilan sebagai bentuk menghormati proses hukum agar tidak ada yang dirugikan.




Sumber: BeritaSatu.com
ARTIKEL TERKAIT