Fadli Zon: Surat ke KPK Hanya Teruskan Aspirasi

Ketua DPR Setya Novanto (kedua kiri) didampingi Wakil Ketua DPR Fadli Zon (tengah), Agus Hermanto (kedua kanan), Taufik Kurniawan (kiri) dan Fahri Hamzah (kanan) memimpin rapat sidang Paripurna DPR ke-32 masa persidangan V tahun sidang 2016-2017 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 20 Juli 2017. Hasil musyawarah pimpinan DPR dengan pimpinan Fraksi disetujui 573 pasal pemilu dan voting untuk dua opsi paket A atau B. (Antara/M Agung Rajasa)

Oleh: Markus Junianto Sihaloho / HA | Kamis, 14 September 2017 | 19:56 WIB

Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon menyampaikan klarifikasi sekaligus pembelaan diri mengenai kisruh yang muncul akibat surat permintaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menunda pemeriksaan Setya Novanto dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Dalam penjelasannya, Kamis (14/9), Fadli mengatakan surat itu sifatnya biasa, sekadar meneruskan pengaduan atau aspirasi anggota masyarakat kepada instansi terkait. Karena aspirasi dan pengaduan yang disampaikan terkait ranah kewenangan KPK, maka aspirasi itu kemudian diteruskan kepada KPK.

Menurut Fadli, hal itu jadi kontroversi karena kebetulan pengadunya adalah Setya Novanto sendiri. Tanggapan mengenai surat itu akhirnya jadi perhatian dan ditafsirkan beragam.

"Silakan Anda baca saja isinya. Tidak benar jika surat itu dianggap ingin mengintervensi KPK. Meneruskan surat adalah salah satu pekerjaan rutin dalam rangka menyampaikan aspirasi masyarakat,” kata Fadli.

Fadli menambahkan sebagai pimpinan DPR, dirinya biasa menerima pengaduan masyarakat, baik yang disampaikan melalui audiensi, korespondensi, inspeksi dadakan (sidak), atau kunjungan lapangan. Ada juga yang diterima melalui komisi dan fraksi, yang kemudian akan diteruskan kepada instansi dan lembaga-lembaga terkait.

Dia mencontohkan Rabu (13/9) kemarin mengunjungi Kampung Bayam, Jakarta Utara, dan menerima aspirasi warga agar mereka tidak digusur dari tempat tinggalnya. Karena persoalan itu terkait dengan kewenangan Pemprov DKI Jakarta, dirinya segera meneruskan aspirasi tersebut kepada Gubernur.

Kata Fadli, kegiatan meneruskan aspirasi semacam itu merupakan hal biasa sesuai dengan Undang-undang (UU) No. 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Pasal 81 menyebutkan anggota DPR memang berkewajiban menampung dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat. Dan tiap pimpinan DPR juga menjalankan fungsi itu, sesuai dengan bidang yang dibawahinya.

"Kebetulan saya membawahi bidang politik, hukum, dan keamanan. Karena bidang saya membawahi hukum, itu juga sebabnya kenapa pengaduan Saudara Setya Novanto itu masuknya ke meja saya, bukan ke meja pimpinan dewan yang lain,” katanya.

Diakuinya, pada 7 September 2017, ada sebuah surat masuk dari Setya. Isinya, sebagaimana yang kemudian dilampirkan juga dalam surat kepada KPK, berisi permohonan kepada Pimpinan DPR agar meneruskan pemberitahuan dan aspirasinya kepada KPK terkait proses hukum pra-peradilan yang sedang diajukannya.

Ketika meneruskan surat itu ke KPK, Fadli mengakui bahwa surat itu tidak pernah mengatasnamakan seluruh pimpinan DPR, karena pengaduannya juga hanya disampaikan kepada Wakil Ketua DPR Bidang Korpolkam, bukan kepada bidang lainnya.

"Terserah instansi yang dituju untuk menyikapi pengaduan itu sesuai ketentuan," imbuhnya.

Ditegaskannya, surat dari dirinya sama sekali tidak mengintervensi KPK.

Tidak ada yang disembunyikan dalam surat tersebut, sifat surat itu biasa, dan bukan rahasia, kata Fadli.

Perihalnya juga terang, yaitu ‘Aspirasi/Pengaduan Masyarakat’. Dalam bagian akhir surat itu juga ditegaskan bahwa Pimpinan Dewan, dalam hal ini bidang Korpolkam, meneruskan aspirasi/pengaduan masyarakat tersebut kepada KPK untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.




Sumber: BeritaSatu.com
ARTIKEL TERKAIT