Bos Dealer Jadi Pengepul Uang Suap Bupati Batubara

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (kiri) menyaksikan penyidik memperlihatan barang bukti operasi tangkap tangan terhadap Bupati Batubara di Gedung KPK Jakarta, 14 September 2017. (Antara/Wahyu Putro A)

Oleh: Fana Suparman / CAH | Kamis, 14 September 2017 | 20:01 WIB

Jakarta -  Bupati Batubara, Sumatera Utara, OK Arya Zulkarnaen telah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus dugaan suap sejumlah proyek infrastruktur di lingkungan Pemkab Batubara tahun 2017. OK Arya yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (13/9) diduga menerima suap dari dua kontraktor Maringan Syaiful Azhar dan Maringan Situmorang.

Ini terkait proyek pembangunan Jembatan Sentang senilai Rp 32 miliar yang dimenangkan oleh PT Gunung Mega Jaya dan proyek pembangunan Jembatan Sei Magung senilai Rp 12 miliar yang dimenangkan PT Tombang serta proyek betonisasi jalan Kecamatan Talawi senilai Rp 3,2 miliar.

Dari tiga proyek tersebut, OK Arya dijanjikan menerima fee sebesar Rp 4,4 miliar. Rinciannya Rp 4 miliar dari Maringan untuk proyek Jembatan Sentang dan Jembatan Sei Magung serta Rp 400 juta dari Syaiful terkait proyek betonisasi jalan Kecamatan Talawi.

Untuk mengelabui aparat penegak hukum, uang suap yang diterima OK Arya ditampung di rekening milik Sujendi Tarsono yang merupakan pemilik dealer mobil di daerah Petisah, Kota Medan. Jika sedang membutuhkan uang, OK Arya memerintahkan Sujendi untuk menyerahkannya kepada pihak tertentu.

"Semua dana ini disetorkan ke STR (Sujendi Tarsono). Kalau pada saat tertentu Bupati OKA (OK Arya Zulkarnaen) membutuhkan (uang tersebut, dia telepon kemudian diberikan nanti diinformasikan kepada STR 'kamu kirim ke si A sekian," kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (14/9).

Dituturkan, pada Selasa (12/9) kemarin, OK Arya meminta Sujendi menyiapkan uang sebesar Rp 250 juta. Uang ini diambil oleh seorang swasta bernama Khairil Anwar di dealer mobil milik Sujendi di daerah Kota Medan, pada Rabu (13/9).

Setelah mengambil uang tersebut, Khairil Anwar memasukannya ke sebuah kantong plastik berwarna hitam. Tim Satgas KPK yang mendapat informasi mengenai transaksi ini bergegas mengikuti pergerakan Khairil Anwar dan mengamankannya di sebuah jalan yang akan menuju Amplas.

Di dalam mobil tersebut, tim Satgas KPK menyita uang tunai sebesar Rp 250 juta yang sebelumnya diambil Khairil di dealer Sujendi.

"Pada tanggal 13 September 2017 saat dilakukan OTT, (penyerahan uang itu) adalah perintah dari Bupati. Dia tidak pegang uang sendiri, tapi pengepulnya STR," ungkap Basaria.

Tim Satgas kemudian membawa kembali Khairil Anwar ke dealer mobil milik Sujendi tersebut. Dari dealer tersebut, KPK mengamankan Sujendi beserta dua karyawannya. Keempatnya dibawa ke Mapolda Sumatera Utara untuk diperiksa. Tak lama berselang, tim Satgas KPK kemudian mengamankan seorang Maringan di rumahnya di daerah Kota Medan dan Syaiful Azhar di kediamannya di daerah Medan Sunggal.

"Tim bergerak kembali dan kembali mengamankan Kadis PUPR Kabupaten Batubara, HH (Helman Hendardi) di ‎rumahnya di Medan," kata Basaria.

Dalam waktu yang hampir bersamaan, tim berbeda menangkap OK Arya Zulkarnaen di rumah dinas Bupati Batubara bersama sopir istrinya berinisial MNR. Dari tangan Bupati Batubara tersebut, tim menyita uang tunai Rp 96 Juta.‎

"Uang tunai tersebut diduga sisa dana yang disetor STR kepada AGS (Agus Salim), Staf Pemkab Batubara, atas permintaan Bupati sebesar Rp 100 Juta," kata Basaria.

Tim Satgas KPK kemudian mengamankan Agus Salim di rumahnya di Kabupaten Batubara. Dari lokasi, tim mengamankan buku tabungan BRI atas nama Agus Salim yang berisikan uang transfer. Para pihak yang diamankan dalam OTT ini dibawa ke Mapolda Sumatera Utara untuk diperiksa intensif. Selanjutnya para pihak ini dibawa ke Gedung KPK Jakarta untuk melanjutkan proses pemeriksaan.

Setelah pemeriksaan intensif dan melakukan gelar perkara, KPK menetapkan OK Arya Zulkarnaen, Helman Herdadi dan Sujendi Tarsono sebagai tersangka penerima suap. Ketiganya disangkakan melanggar Pasal Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 65 KUHP.

Sementara Maringan Situmorang dan Syaiful Azhar ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap dan dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi




Sumber: Suara Pembaruan
ARTIKEL TERKAIT