Emir Moeis Gugat Pasal 162 KUHAP ke MK

Izedrik Emir Moeis (Antara/Muhammad Adimaja)

Oleh: Willy Masaharu / AO | Kamis, 14 September 2017 | 20:48 WIB

Jakarta - Politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang pernah menjadi terpidana 3 tahun dalam kasus suap proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Tarahan, Lampung, pada 2003, mengajukan uji materi terhadap ketentuan Pasal 162 Kitab Undang-undang Hukup Acara Pidana (KUHAP), Kamis (14/9).

Emir menunjuk Yusril Ihza Mahendra sebagai kuasa hukumnya. Ia meyakini Yusril mempunyai argumentasi hukum yang kuat dalam menguji Pasal 162 KUHAP itu terhadap UUD 1945. Pasal 162 KUHAP mengatur tentang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Jika saksi itu meninggal dunia, sakit, jauh tempat tinggalnya, atau karena kepentingan negara tidak bisa hadir di persidangan, maka keterangannya cukup dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Keterangan di bawah sumpah yang dibacakan itu sama nilainya dengan keterangan saksi yang disumpah dan hadir di persidangan.

Emir merasa dirinya memiliki legal standing untuk mengajukan pengujian Pasal 162 KUHAP itu, karena dia merasa diperlakukan sewenang-wenang ketika diadili. Tidak ada saksi dan alat bukti yang memberatkan Emil dalam persidangan, kecuali kesaksian satu orang yang tidak hadir di sidang, namun BAP-nya dibacakan jaksa karena kesaksiannya di bawah sumpah.

Pirooz Sharafi, warga negara AS yang diperiksa sebagai saksi di Markas FBI di Washington DC. Ia mengucapkan sumpah menurut agama Kristen, padahal sepengetahuan Emir dia beragama Islam aliran Syi'ah. Keterangan Pirooz dan beberapa lembar dokumen fotokopi, menurut Emir dijadikan sebagai alat bukti menghukum dirinya tiga tahun kurungan.

Yusril yang mendampingi Emir di MK mengatakan, Pasal 164 itu tidak menjamin adanya due process of law serta mengandung ketidak-adilan dan ketidakpastian hukum. Padahal, KUHAP juga mengatur baik jaksa, penasehat hukum, terdakwa, dan hakim diberi kesempatan untuk bertanya kepada saksi. Keterangan saksi yang bertentangan dengan saksi lain, bahkan bisa dikonfrontasi di hadapan sidang. Hal itu tidak dapat dilakukan terhadap saksi sebagaimana diatur oleh Pasal 162 KUHAP.

"Saksi seperti itu bisa saja berbohong tanpa dapat dikonfrontasi dengan saksi lain," kata Yusril. Bahkan, menurutnya, bisa saja Jaksa sengaja tidak menghadirkan saksi di bawah sumpah untuk menjerat terdakwa. Dalam perkara Dahlan Iskan di PN Tipikor Surabaya, menurut Yusril, hal itu juga terjadi. Saksi kunci tidak pernah dihadirkan jaksa dengan alasan sakit. Keterangan saksi itu yang menjerumuskan Dahlan Iskan. Beruntung kini Dahlan dibebaskan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya.

Emir menambahkan, dengan kemajuan teknologi sekarang, Pasal 162 KUHAP itu sebenarnya sudah harus dihapuskan. KUHAP dibuat pada 1980 ketika peralatan telekonferensi belum ada. Sekarang, fasilitas itu sangat murah. Setiap saksi yang jauh tempat tinggalnya dapat didengar kesaksiannya melalui telekonferensi. "KUHAP kita sudah ketinggalan zaman," tuturnya.

Yusril mengatakan, jika uji materi ini dikabulkan, Emir akan mengajukan peninjauan kembali (PK) atas perkaranya. Perkara Emir ini, menurut Yusril, bisa melebar ke mana-mana. "Emir adalah politisi senior dan pimpinan komisi di DPR yang membidangi masalah energi. Kasus suap 2003 itu, jika diusut lebih jauh, ibarat air, bisa mengalir sampai jauh," ujarnya.




Sumber: BeritaSatu.com
ARTIKEL TERKAIT