Ribuan Pendukung Minta Kriminalisasi Lukas Enembe Dihentikan

Ribuan massa pendukung Lukas Enembe yang berunjuk rasa di halaman kantor Gubernur Papua, 19 September 2017. (BeritaSatu Photo/Robert Isidorus Vanwi)

Oleh: Robert Isidorus / CAH | Selasa, 19 September 2017 | 18:39 WIB

Jayapura- Ribuan massa relawan Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe yang berkumpul di sejumlah lokasi di Kota Jayapura, bergerak menuju Mapolda Papua dan Kantor Gubernur untuk menyatakan sikap atas dukungan mereka, Selasa (19/9).

Dalam aksi demo ini, para relawan Lukas Enembe menuntut sikap yang diantaranya, segera hentikan kriminalisasi terhadap Gubernur Papua.

“Hentikan kriminalisasi terhadap Gubenur Papua. Hentikan pembunuhan karakter terhadap pemimpin Papua massa kini dan masa depan, dan hentikan politisasi pendidikan di Papua!” isi dari bentangan spanduk yang di bawa dalam iring-iringan.

Mereka mengancam jika seluruh tuntutan di atas tidak disikapi oleh Kepolisian Indonesia maka masyarakat Papua siap memboikot pilkada serentak 2018 dan pemilihan Presiden 2019.

DPR Papua berjanji akan menindaklanjuti aspirasi ribuan masyarakat Papua yang menuntut 'Stop Kriminalisasi LE' langsung ke Presiden RI, Joko Widodo di Jakarta. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua DPR Papua, Yunus Wonda dihadapan ribuan massa pendukung Lukas Enembe yang berunjuk rasa di halaman kantor Gubernur Papua, Selasa (19/9).

Dalam orasi politiknya, Yunus Wonda mengakui ada upaya kriminalisasi yang dilakukan terhadap, Gubernur Papua, Lukas Enembe (LE) yang mengarah pada kepentingan politik.

Mengingat Lukas Enembe akan kembali mencalonkan diri pada Pilgub Papua 2018. “Mari semua anak Papua bersaing dengan sehat, jangan kita saling menggunting, jangan kita saling membuat mencelakakan orang lain. Mari bersaing dengan sehat,” tegas Yunus.

Dikatakan, apa yang dilakukan terhadap Lukas Enembe merupakan kesalahan fatal. "Oleh karena itu aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat ini akan langsung kami tindak-lanjut dengan menyerahkan secara langsung ke Presiden," lanjut katanya.

Di kesempatan itu Yunus juga menegaskan, bahwa sampai saat ini Gubernur Lukas Enembe tidak ditahan oleh pihak mana pun. Hal ini untuk mengklarifikasi isu yang berkembang di masyarakat bahwa mantan Bupati Puncak Jaya itu ditahan penyidik Bareskrim Polri karena terkait kasus dugaan korupsi dana beasiswa luar negeri tahun 2016.

“Saya mau sampaikan kepada rakyat Papua bahwa gubernur tidak ditahan. Ini saya sampaikan, karena saya sama-sama dengan bapak gubernur selama satu bulan di Jakarta baru saya kembali ke Papua,” bebernya.

Yunus menegaskan jika sampai gubernur ditahan atas kasus yang sama sekali tidak berkaitan dengan dirinya, maka sebagai wakil rakyat Papua, Yunus akan memimpin aksi bakar batu sebagai bentuk protes di Kantor Gubernur dan DPR Papua.

“Siang malam kami akan ada ditempat ini, sampai keputusan terakhir,” ancamnya.

Terkait kasus dugaan korupsi yang dikait-kaitkan dengan gubernur, Yunus Wonda menilai ini merupakan pembunuhan karakter anak-anak Papua.

Menurutnya, kondisi pembangunan di Papua sangat luarbiasa tantangannya. Namun karena kebijakan gubernur, sekitar seribuan anak-anak Papua saat ini telah menempuh pendidikan diluar negeri melalui progra beasiswa.

“Kami anak Papua juga ingin lebih hebat, jangan membunuh kami dengan cara-cara seperti ini. Negara memberikan kewenangan kepada kami, negara mengajar kami tentang cara berdemokrasi. Tetapi hari ini jangan sampai yang diajarkan itu salah, nanti akibatnya akan lebih fatal lagi," terangnya.

Sekretaris Daerah Papua Hery Dosinaen juga mengutarakan hal senada. Dia yang menemui massa turut menegaskan, bahwa kondisi gubernur Papua Lukas Enembe saat ini dalam keadaan aman, dan tidak ada satupun yang dapat mengganggunya.

“Saya dengan ketua DPR Papua selalu mendampingi beliau selama pemeriksaan di Jakarta dan gubernur memerintahkan untuk kembali ke Papua menjalankan roda pemerintahan,” tegasnya.

Aksi unjuk rasa yang digelar ribuan masyarakat dari berbagai elemen ini, tidak hanya berlangsung di Jayapura tapi juga secara serentak di berbagai Kabupaten seperti di Timika, Nabire, Merauke dan Biak Numfor. Aksi ini mendapat pengawalan ketat oleh aparat kepolisian dibantu TNI. Setelah menyampaikan orasinya, massa membubarkan diri dengan tertib.




Sumber: Suara Pembaruan
ARTIKEL TERKAIT