Kivlan: Isu Kebangkitan Komunis Tak Akan Pojokkan Jokowi

Mantan Kepala Staf Kostrad (Kakostrad) Mayjen (Purn) Kivlan Zen (Istimewa)

Oleh: Carlos KY Paath / JAS | Rabu, 20 September 2017 | 12:58 WIB

Jakarta – Isu kebangkitan paham-paham komunis tak akan menyudutkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, Presiden telah mempersilakan pihak keamanan menggebuk kelompok yang ingin menyebarkan komunisme, termasuk menghidupkan kembali Partai Komunis Indonesia (PKI).

Enggak bisa (isu komunis pojokkan Jokowi). Sudah dibantah oleh Presiden sendiri bahwa kalau ada muncul itu gebuk saja,” kata mantan Kepala Staf Kostrad, Mayjen (Purn) Kivlan Zein kepada wartawan di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (20/9) dini hari.

Menurut Kivlan, beberapa kalangan memang sepertinya ingin memanfaatkan isu komunis demi kepentingan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (pilpres) 2019. Namun, dia menyatakan, polemik mengenai PKI tidak mempan kepada Presiden. “Boleh jadi orang sangkut-sangkutkan Presiden dengan itu. Tapi sudah jelas kok, beliau menyatakan dengan tindakan itu (gebuk PKI), beliau bukan PKI,” ujarnya

Dia menambahkan, komunisme yang dijadikan alat politik digulirkan oleh para eks PKI. “Yang menggulirkan itu kan anak-anak PKI, bekas PKI,” imbuhnya.

Sekadar diketahui, Presiden Jokowi memang pernah menegaskan bahwa UUD 1945 menjamin hak berserikat dan berkumpul. Apabila ada orang atau kelompok yang melawan konstitusi tentu akan digebuk. Organisasi yang terbukti bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI tidak dapat dibiarkan tumbuh. Pemerintah memastikan bakal melakukan penindakan.

“Saya dilantik jadi Presiden yang saya pegang konstitusi, kehendak rakyat. Bukan yang lain-lain. Misalnya PKI nongol, gebuk saja. TAP MPRS jelas soal larangan itu,” kata Presiden saat bersilaturahmi dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa di Istana Merdeka, Jakarta, 17 Mei lalu.

Ketetapan (TAP) MPRS Nomor XXV/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI), Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi PKI, dan Larangan Menyebarkan atau Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme memang hingga kini masih berlaku.

“Kalau dijewer, nanti dikatakan Presiden tidak tegas. Jika ada bukti dan fakta, lakukan penegakan hukum. Jangan pakai hitung-hitungan lain selain penegakan hukum,” ujar Presiden.

Kepada 1.500 prajurit TNI di Aula Kartika, Tanjung Datuk, Kepulauan Natuna, Kepulauan Riau, 19 Mei llu, Presiden juga kembali berbicara hal yang sama.

Menurut Presiden, Pancasila merupakan satu-satunya ideologi yang dianut Indonesia. Jika ada organisasi masyarakat (ormas) yang ingin mengganggu Pancasila serta UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, negara tak berdiam diri.

“Kalau ada ormas yang seperti itu, ya kita gebuk. Kita gebuk, kita tendang, sudah jelas itu. Jangan ditanyakan lagi. Jangan ditanyakan lagi. Payung hukumnya jelas, TAP MPRS,” ucap Presiden.




Sumber: Suara Pembaruan
ARTIKEL TERKAIT