Pengamat: Isu PKI Dihembuskan untuk Menyudutkan Pemerintah

Ilustrasi gerakan antikomunis. (Antara)

Oleh: Yeremia Sukoyo / FMB | Rabu, 20 September 2017 | 14:30 WIB

Jakarta - Masyarakat tidak perlu merisaukan kemungkinan kebangkitan paham atau ideologi komunisme di Indonesia. Paham komunisme tidak akan mungkin bisa berkembang selama masyarakat Indonesia komitmen penuh menjunjung tinggi sistem demokrasi yang sudah dianut.

Pengamat intelijen Wawan Purwanto, menjelaskan, paham atau ideologi komunisme masih menjadi salah satu paham yang dilarang melalui Tap MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tentang tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI).

Di dalam ketetapan tersebut tentang pembubaran PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara dan larangan menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunisme/marxisme-leninisme.

"Pelarangan komunisme sebagai sebuah organisasi di Indonesia masih berlaku melalui ketetapan MPRS. Seharusnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan," kata Wawan Purwanto, Rabu (20/9) di Jakarta.

Menurutnya, isu atau wacana kebangkitan PKI sering dihembuskan oleh pihak-pihak tertentu yang bertujuan menyudutkan pemerintah. Padahal di satu sisi pemerintah sendiri masih melarang tegas berkembangnya ideologi di luar ideologi Pancasila.

Pemerintah sendiri tentunya tidak akan tinggal diam jika ditemukan bentuk-bentuk kebangkitan paham komunis di Indonesia. Baik itu melalui organisasi masyarakat (ormas) maupun dalam skala yang lebih besar lagi seperti partai politik (parpol).

Jika ada paham komunis yang ingin diejawantahkan melalui ormas, maka akan diberangus melalui Perppu Ormas. Di sisi lain, jika ada yang ingin diwujudkan dalam wadah parpol, maka tidak akan pernah bisa diverifikasi oleh KPU karena adanya Tap MPRS No XXV tahun 1966.

Kendati demikian, diakui Wawan, pemerintah Indonesia sudah lama "memaafkan" keturunan penganut paham komunis yang biasa disebut "keturunan PKI". Pemerintah menilai, keturunan PKI bukanlah pihak yang bersalah atas apa yang sudah dilakukan orangtua atau pendahulunya.

Atas dasar keputusan tersebut, anak-anak keturunan PKI kembali diberikan hak untuk dipilih dan memilih dalam setiap perhelatan Pemilihan umum. Namun demikian, kondisi ini jangan sampai dianggap sebagai kekuatan kebangkitan PKI karena jumlahnya juga tidak seberapa besar.




Sumber: Suara Pembaruan
ARTIKEL TERKAIT