Ditemukan Pelanggaran, Pencalonan Mathius Awoitauw Dilaporkan ke Bawaslu

Calon Bupati Jayapura Nomor 3 Godlief Ohee (/istimewa)

Oleh: Euis Rita Hartati / ERH | Rabu, 20 September 2017 | 18:22 WIB

Jakarta - Calon Bupati Nomor 3 Godlief Ohee melaporkan Mathius Awitauw selaku Bupati Jayapura yang juga Calon Bupati Nomor Urut 2 ke Bawaslu RI. Petahana ini terancam dibatalkan sebagai Calon Bupati terkait tindakannya mengganti sejumlah pejabat di lingkungan Pemda Kabupaten Jayapura yang bertentangan dengan Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016.

“Saya telah melaporkan kasus ini ke Bawaslu RI pada tanggal 15 September 2017 lalu disertai bukti-bukti dan Bawaslu RI telah menindaklanjuti dengan meminta keterangan saya sebagai pelapor dan saksi-saksi lainnya," kata Godlief Ohee dalam keterangan tertulis yang diterima Investor Daily, Rabu (20/9).

Sejumlah pejabat yang diganti yaitu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan melalui Keputusan Nomor : SK.821.2.09-09, Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan melalui Keputusan Nomor : SK.821.2-40 dan Direktur RSUD Yowari melalui Keputusan Nomor : SK.821-2-10 pada tanggal 29 Agustus 2017.

Tindakan pemberhentian dan pergantian pejabat tersebut dinilai telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-undang No. 10 Tahun 2016 yang menyatakan “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan pergantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertullis dari Menteri".

Pada ayat (5) menegaskan “Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil bupati dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melangggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Menurut Godlief Ohee, Mathius Awitauw tidak boleh melakukan pemberhentian/ pergantian pejabat karena masa jabatannya baru berakhir pada tanggal 5 Oktober 2017, sehingga hal ini jelas-jelas telah melanggar Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 tahun 2016 yang melarang calon petahana melakukan pemberhentian/pergantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum penetapan sebagai calon sampai akhir masa jabatan.

“Saya minta Bawaslu RI untuk mengeluarkan rekomendasi pembatalan yang bersangkutan sebagai calon Bupati Jayapura sebagaimana ketentuan ayat (2) Pasal 71 di atas, karena ini perintah Undang-undang maka semua orang harus tunduk terhadap Undang-undang, tidak boleh ada yang diistimewakan atau kebal hukum. Sebagai Pelapor, saya berharap Bawaslu RI benar-benar menunjukan profesionalisme dan integritas sebagai penanggung jawab nasional pengawasan Pemilu. Pilkada Kabupaten Jayapura dapat dikatakan berjalan secara demokratis dan sesuai aturan atau tidak, sangat bergantung pada institusi pengawas. Kalau institusi pengawas ikut bermain, maka demokrasi dan hukum akan rusak. Tetapi saya yakin dan percaya, para komisioner Bawaslu RI adalah figur yang memiliki kapasitas, kapabilitas dan integritas yang tidak perlu diragukan," paparnya.




Sumber:
ARTIKEL TERKAIT