KPK Akan Patahkan Dalil Praperadilan Setnov

Setya Novanto (Antara/M Agung Rajasa)

Oleh: Fana Suparman / YUD | Kamis, 21 September 2017 | 11:52 WIB

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mempersiapkan jawaban atas permohonan gugatan praperadilan yang diajukan tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP, Setya Novanto.

Berbagai jawaban ini akan mematahkan dalil-dalil permohonan praperadilan yang telah dibacakan tim kuasa hukum Setnov, sapaan Setya Novanto dalam persidangan perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) pada Rabu (20/9). Apalagi, dalil-dalil permohonan yang disampaikan Novanto pernah diputus oleh PN Jaksel dalam gugatan praperadilan yang diajukan tersangka lainnya.

"Kami yakin bisa menjawab semua argumentasi tersebut dan sebenarnya beberapa hal itu juga sudah sering diputus di praperadilan yang lain," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (20/9) malam.

Diketahui, Setnov melalui tim kuasa hukumnya meminta hakim tunggal Cepi Iskandar untuk membatalkan penetapannya sebagai tersangka kasus e-KTP oleh KPK, dan meminta PN Jaksel memerintah KPK menghentikan penyidikan terhadap Setya Novanto.

Selain itu, Novanto juga meminta PN Jaksel memerintahkan KPK untuk mencabut pencegahannya ke luar negeri dan mengeluarkannya dari tahanan. Permohonan ini diajukan lantaran Novanto menilai penetapannya sebagai tersangka kasus yang merugikan keuangan negara hingga Rp 2,3 triliun itu tidak sah.

Penetapan tersangka KPK dinilai menyalahi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 30/2002 tentang KPK. Selain itu, tim kuasa hukum Setnov menyatakan KPK tidak memiliki dua alat bukti untuk menjerat kliennya, sehingga tidak sah. Mereka juga menganggap penyidikan perkara Setnov harus dibatalkan lantaran ada penyidik independen yang menanganinya.

Menurut Febri, sejumlah argumentasi yang disampaikan tim kuasa hukum Setnov, sapaan Novanto ini sudah terbantahkan dalam persidangan praperadilan yang diajukan sejumlah tersangka sebelumnya ataupun putusan dari Mahkmah Konstitusi (MK).

Terkait penyidik independen atau di luar kepolisian dan kejaksaan misalnya, putusan MK memperkuat keabsahan KPK untuk mengangkat penyidik sendiri. Demikian juga mengenai perhitungan kerugian keuangan negara, KPK, kata Febri tidak hanya bekerja sama dengan BPK tetapi juga dengan melibatkan ahli atau auditor atau pihak lain yang relevan dan untuk menghitung kerugian keuangan negara.

"Dan juga penting kami ingatkan terus bahwa proses praperadilan ini hanya berada pada ranah formil saja jadi jangan sampai pada materi pokok perkara karena pokok perkara akan diuji pada proses persidangan di Pengadilan Tipikor," katanya.

Dikatakan, KPK akan membeberkan secara gamblang untuk meyakinkan hakim tungga Cepi Iskandar bahwa penetapan Setnov sebagai tersangka sah secara hukum. Selain itu, pihaknya juga akan menghadirkan sejumlah saksi ahli baik ahli hukum pidana maupun ahli hukum acara pidana serta ahli hukum tata negara untuk memperkuat argumentasi penetapan Setnov sebagai tersangka. Dengan demikian, KPK meyakini PN Jaksel akan menolak gugatan praperadilan yang diajukan Novanto.

"Kami yakin dari aspek hukum, hakim akan meyakini itu dan akan didukung dengan proses pembuktian selama beberapa hari mulai dari Senin depan," katanya.

Hal senada dikatakan Kabiro Hukum KPK, Setiyadi. Dikatakan, tim Biro Hukum KPK sudah menyiapkan jawaban untuk membantah argumentasi yang menjadi dasar permohonan Novanto.

"Kami sudah menyiapkan jawaban komprehensif dan menyeluruh tidak dari satu sisi ya," katanya.

Setiadi mengaku, pihaknya akan menjelaskan tentang bagaimana proses penyidikan, definisi bukti permulaan, serta pasal-pasal terkait penanganan perkara. Tim Biro Hukum KPK juga akan membeberkan pertimbangan serta alasan KPK menetapkan Novanto sebagai tersangka.

"Nanti jawaban dengan terkait dengan masalah itu kami sampaikan secara lengkap hari Jumat," kata Setiadi.




Sumber: Suara Pembaruan
ARTIKEL TERKAIT