Kemdagri Usulkan Gubernur DKI Ditunjuk Langsung Presiden

Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemdagri, Sumarsono didampingi Sekretaris Daerah DIY, Gatot Saptadi di sela acara rapat evaluasi peningkatan kinerja daerah otonom baru di Yogyakarta. (Beritasatu.com/Vento Saudale)

Oleh: Vento Saudale / FMB | Jumat, 22 September 2017 | 16:59 WIB

Yogyakarta - Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) tengah mengevaluasi seluruh undang-undang terkait Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Revisi Undang-Undang Nomor 29/2007 tentang Daerah Khusus Ibu Kota dan UU No 13/2012 tentang daerah keistimewaan itu direncanakan selesai tahun depan.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri, Sumarsono di sela rapat evaluasi peningkatan kinerja daerah otonom baru di Yogyakarta menuturkan, salah satu poin yang diusulkan direvisi yakni terkait model pemilihan Gubernur DKI Jakarta.

“Jadi kemarin kami sudah bertemu dengan seluruh kementerian dan Pemerintah DKI Jakarta. Usulannya ada banyak hal yang dinilai perlu direvisi. Misalnya terkait Pilkada Jakarta,” paparnya, Rabu (20/9). Pilkada dengan dua putaran dipandang tidak efektif.

Kata dia, diusulkan Pilkada Jakarta hanya satu putaran atau pemilihannya melalui lembaga legislatif DPRD, dan juga diusulkan agar pemilihan Gubernur DKI Jakarta ditunjuk langsung oleh Presiden mengingat posisi Gubernur DKI Jakarta setingkat menteri.

Alasannya, untuk mengantisipasi risiko karena kerusuhan akibat Pilkada DKI dapat berimplikasi pada jalannya pemerintahan pusat, karena letaknya berada di ibu kota negara.

“Usulan itu akan disampaikan ke Mendagri untuk meminta arahannya. Termasuk wacana kalaupun ada pemilihan, hanya gubernur yang dipilih. Sementara wakil gubernurnya diangkat oleh gubernur terpilih,” ucapnya.

Menurut Sumarsono, usulan juga menyebutkan wakil gubernur diangkat oleh gubernur terpilih. Hal tersebut, untuk menjamin pejabat yang ada sejalan dengan program kerja kepala daerah dalam memimpin DKI Jakarta nantinya.

“Kemudian juga ada usulan gubernur satu dengan tiga wakil gubernur. Masing-masing wakil gubernur bidang ekonomi, pembangunan kesejahteraan dan pembangunan fisik. Ini masih satu hal, masih ada hal-hal lain yang dinilai perlu direvisi dari UU DKI,” tuturnya.

Sementara, terkait Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan uji materi terhadap UU nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan (UUK) DI Yogyakarta, kata Sumarsono, pemerintah sendiri menyikapi putusan MK tentang gubernur Yogyakarta, tentu berpegang pada UU.

Pemerintah tidak akan masuk ke masalah internal keraton. “Pegangan pemerintah itu UU. Gubernur Yogyakarta itu adalah Sultan. Wakilnya Pakualam. Itu yang dipegang,” kata dia. Urusan nanti Sultan itu siapa, hal itu jadi urusan internal keraton.

“Ya, sebenarnya masalah suksesi di Yogyakarta ini, menariknya nanti. Sekarang kan Pak Sultan masih ada. Semoga beliau sehat selalu. Jadi untuk lima tahun ke depan, ya tak ada apa-apa,” ujarnya.

Jabatan Gubernur Yogyakarta itu sendiri kata Sumarsono akan berakhir pada 10 Oktober nanti. Jadi, ketika jabatan habis, pemerintah tinggal mengeluarkan SK untuk jabatan gubernur periode berikutnya. Sultan, bisa langsung melanjutkan jabatan.

Sekretaris Daerah DIY, Gatot Saptadi menilai, selama Sultan Hamengkubuwono X masih sehat, masalah suksesi tak perlu ada yang diributkan. “Penentuan gubernur belum berpengaruh, sepanjang Pak Sultan masih sehat,” kata dia.

Gatot melihat, putusan mahkamah itu ibarat hadiah yang lumayan mengagetkan. Tetapi revisi UU Yogyakarta kian penting untuk segera dilakukan karena status keistimewaan yang disandang Yogyakarta, belum berdampak optimal terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Setidaknya itu bisa dilihat dari problem sosial yang terjadi. Tingkat kemiskinan di Yogyakarta juga merujuk pada data BPS, masih tinggi.

“Permasalahan lain, yaitu pada skema pembiayaan. Di mana pemerintah kabupaten dan kota, yang menerima dana keistimewaan, menganggap itu masih merupakan titipan. Jadi seolah dana DIY. Optimalisasi pun akhirnya jadi kendala,” tuturnya.

Pemerintah melalui Kemdagri menargetkan revisi UU daerah khusus dan daerah keistimewaan akan rampung pada 2018. Hal tersebut menjadi prioritas dilakukan menjelang Pilpres pada 2019.




Sumber: BeritaSatu.com
ARTIKEL TERKAIT