Kelima terdakwa kasus makar (kiri-kanan) Forkorus Yoboisembut, Agus M. Sanay, Dominikus Surabut, Edison Waromi dan Selpius Bobi ketika menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jayapura, di Abepura, Papua, Jumat (16/3). Majelis Hakim memutus 3 tahun penjara kepada kelimanya, dimana putusan tersebut 2 tahun lebih ringan dari tuntutan JPU yang menuntut 5 tahun penjara. FOTO ANTARA/Anang Budiono/Koz/Spt/12.
Hampir semua kekayaan tanah Papua dikuasai pemodal dan pihak luar.

Tanah Papua selalu bergejolak. Pertikaian dan konflik sosial hampir terjadi tiap hari di pulau paling timur Indonesia itu. Masyarakat pun tidak henti menuntut kemerdekaan. Mereka tidak puas dengan bergabung ke NKRI.

Menurut Uskup Timika Mgr John Philip Saklil, penyebab semua gejolak itu adalah ketimpangan sosial yang tajam terjadi di Papua. Ketimpangan terjadi hampir di semua lini kehidupan masyarakat.

"Yang kaya semakin kaya, sementara yang miskin terus melarat. Yang parahnya adalah masyarakat yang kaya itu kebanyakan pendatang, sedangkan masyarakat  lokal terpinggirkan," tuturnya.

Ketimpangan sosial juga berupa dikuasainya hampir semua kekayaan tanah Papua oleh pemodal dan pihak luar. Sedangkan, masyarakat lokal tidak diberi akses atau kesempatan untuk menguasai kekayaannya karena tidak punya modal dan kekuatan.

"Anehnya, hasil kekakayaan itu tidak dinikmati masyarakat lokal. Masyarakat tetap saja terisolir dan miskin. Sementara  masyarakat pendatang seperti karyawan PT Freeport menikmati gaji yang  sangat tinggi dan hidup sangat mewah," tandasnya.

Ketimpangan lain berujud pola hidup para elit dan pejabat di Papua. Mereka hidup sangat mewah, sedangkan masyarakat di pedesaan hidup melarat. Pembangunan tidak sampai ke desa atau kampung tetapi menumpuk di kota dan hanya dinikmati segelintir orang.

"Kalau dibawa ke persentasi, angka ketimpangan mencapai 75 persen. Ini yang menimbulkan gejolak. Ketimpangan terjadi di berbagai segi dengan investor besar dan masyarakat pendatang satu sisi dan masyarakat lokal di sisi lain. Tidak ada upaya adanya pemerataan pembangunan di tanah Papua," kata John di Jakarta, tadi malam.

Ia mengemukakan itu sebagai hasil analisisnya setelah delapan tahun  memimpin Keuskupan Timikia. Sebagai putra asli Timikia, dia juga sangat  memahami dan mengetahui persoalan yang terjadi di Papua.

Penulis: