JK Tegaskan Golkar Tidak Pecah

Wakil Presiden Jusuf Kalla, memberi sambutan dalam Pembukaan Kongres AMSI di Hotel Akmani, Jakarta, 22 Agustus 2017. (AMSI)

Oleh: Novi Setuningsih / YUD | Selasa, 3 Oktober 2017 | 15:50 WIB

Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) enggan mengomentari putusan praperadilan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) yang menyatakan penetapan tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Ketua DPR RI Setya Novanto tidak sah.

Menurut JK, putusan praperadilan tersebut adalah masalah hukum. Untuk itu, ia menyerahkan persoalan tersebut kepada lembaga yang berwenang, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Itu (praperadilan Setya Novanto) tanya KPK saja itu," kata JK usai meninjau pembangunan sejumlah venue jelang Asian Games do kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Selasa (3/10).

Sementara itu, mengenai kemungkinan dualisme yang muncul dalam tubuh Partai Golkar pascapenetapan tersangka Setya Novanto yang juga Ketua Umum (Ketum) partai berlambang pohon beringin tersebut, JK sebagai politi senior Golkar hanya mengatakan bahwa perbedaan pendapat adalah hal biasa. Tetapi, tidak langsung berarti pecah.

"Saya kira tidak (dualisme), cuma berbeda pendapat, tapi tidak pecah. Anda juga kadang berbeda pendapat dengan istri tapi juga tidak bercerai kan," ujarnya.

Sebagaimana diberitakan, PN Jaksel mengabulkan sebagian permohonan praperadilan Setya Novanto. Dalam amar putusannya, penetapan tersangka terhadap Novanto berdasarkan ‎No : Sprin.Dik-56/01/07/2017 tertanggal 17 Juli 2017 tidak sah. Selain itu, hakim tunggal Cepi Iskandar juga menyatakan penyidikan terhadap Novanto harus dihentikan, sebagai konsekuensi penersangkaan Novanto tidak sah.

Dalam pertimbangannya hakim mengatakan, penersangkaan KPK terhadap Novanto tidak sah lantaran tidak melalui prosedur yang benar. KPK hanya memiliki alat bukti dari orang lain yakni, Irman, Sugiharto, dan Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Menurut logika hukum, lanjut Cepi, KPK memiliki waktu untuk menentukan dua alat bukti yang cukup dalam menjerat Novanto. Sedangkan penetapan tersangka terhadap Novanto dilakukan bersamaan dengan dikeluarkannya sprindik sehingga tidak diketemukan dasar yang jelas kapan bukti-bukti untuk Novanto ditemukan.

Menanggapi keputusan tersebut, KPK tengah mempersiapkan bukti untuk kembali menjerat Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) tahun 2013.




Sumber: Suara Pembaruan
ARTIKEL TERKAIT