KPK Tak Pedulikan Ancaman Fredrich Yunadi

Setya Novanto (Antara/Hafidz Mubarak A)

Oleh: Fana Suparman / YUD | Jumat, 6 Oktober 2017 | 21:08 WIB

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak ambil pusing dengan ancaman advokat Fredrich Yunadi yang bakal melaporkan lembaga antikorupsi ke kepolisian jika kembali menetapkan Ketua DPR, Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP. Jubir KPK, Febri Diansyah menegaskan, KPK bakal terus mengusut kasus dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara hingga Rp 2,3 triliun itu sesuai aturan hukum yang berlaku.

"Silakan saja pihak-pihak lain berkomentar atau melakukan tindakan-tindakan. Yang pasti KPK akan melakukan upaya-upaya dan tindakan-tindakan dalam penanganan kasus e-KTP ini yang sesuai aturan hukum yang berlaku," kata Febri di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (6/10).

Sebelumnya, Fredrich yang mengklaim sebagai penasihat hukum Novanto mengancam bakal melaporkan lima Pimpinan KPK ke polisi jika menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru terhadap Novanto. Fredrich Yunadi yang juga kuasa hukum Madun, terpidana kasus penipuan dan pemerasan dengan mengaku sebagai anggota KPK ini menyebut putusan PN Jaksel yang mengabulkan gugatan praperadilan Novanto sudah final dan mengikat. Apalagi, PN Jaksel menolak eksepsi dan memerintahkan KPK sebagai pihak termohon untuk menghentikan penyidikan Novanto.

Menanggapi hal ini, Febri menegaskan, pihaknya masih mendalami lebih lanjut sejumlah poin dalam putusan Hakim tunggal Cepi Iskandar yang memimpin persidangan gugatan praperadilan Novanto. Termasuk pertimbangan hakim yang menyebut bukti yang pernah digunakan untuk perkara dua mantan pejabat Kemdagri, Irman dan Sugiharto tidak dapat digunakan lagi untuk penyidikan dengan tersangka Novanto.

"Sementara di putusan Pengadilan Tipikor Jakarta dengan terdakwa Irman dan Sugiharto sebenarnya justru ditegaskan lebih dari 6.000 barang bukti yang ada di sana digunakan seluruhnya untuk perkara lain. Ini menjadi concern dan perhatian kami juga," katanya.

Lantaran masih mengkaji, KPK belum memutuskan langkah hukum menyikapi putusan tersebut. Sejumlah langkah yang sesuai hukum, seperti penerbitan sprindik baru masih dipertimbangkan KPK.

"Kami belum bicara langkah apa yang akan kami lakukan. Yang pasti sekarang kami sedang secara serius mencermati fakta-fakta persidangan di praperadilan itu dan melihat bagaimana tindakan yang tepat dan sah sesuai hukum dalam penanganan kasus e-KTP," katanya.

Meski demikian, Febri menegaskan, putusan praperadilan Novanto ini tak menyurutkan langkah KPK untuk terus mengusut kasus dugaan korupsi e-KTP. Saat ini, KPK masih menangani kasus e-KTP di tingkat penyidikan dengan tersangka Dirut PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sudihardjo. Menurut Febri, dalam mengusut kasus ini, KPK mendalami transaksi keuangan dan aliran dana kepada sejumlah uang, termasuk anggota dan mantan anggota DPR.

"Kami juga mendapat bantuan dan dari hasil koordinasi secara lintas negara, misalnya dengan FBI di Amerika terkait dengan bukti2 yg ada di sana. Jadi kita cukup yakin dengn bukti-bukti yang kita miliki. Namun aspek formil dari aturan hukum yang berlaku terus kita cermati," katanya.




Sumber: Suara Pembaruan
ARTIKEL TERKAIT