Mitra Hukum Desak Eggi Ditetapkan Tersangka

Eggi Sudjana (istimewa)

Oleh: Siprianus Edi Hardum / EHD | Jumat, 6 Oktober 2017 | 22:40 WIB

Jakarta-Lembaga Bantuan Hukum Mitra Hukum meminta Polri segera menindaklanjuti laporan sejumlah pihak mengenai pernyataan advokat Eggie Sudjana yang provokatif, menyesatkan dan merendahkan agama-agama di Indonesia selain agama Islam di muka sidang Mahkamah Konstitusi (MK), pada 18 September 2017, dan di depan kalayak umum melalui media massa sesaat setelah sidang tersebut berakhir.

“Kami minta Polri segera menyelidiki dan menyidik serta menetapkan Eggi Sudjana sebagai tersangka,” kata Ketua Mitra Hukum, Yani Kardono kepada SP, Jumat (6/10).

Sebagaimana diberitakan, video wawancara Eggi Sudjana dengan wartawan yang menyebut agama Kristen, Hindu, dan Budha bertentangan dengan Pancasila dan harus dibubarkan kembali menjadi viral di media sosial beberapa hari ini.

Wawancara tersebut dilakukan Senin, 18 September 2017. Namun wawancara kontroversial Eggi ini terus menggelinding dan menjadi viral. Video ini sudah dikomentari lebih dari 8.500 kali dan dibagikan lebih dari 5.500 kali.

Mengutip situs mahkamahkonstitusi.go.id, awalnya Eggi Sudjana mengajukan gugatan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) ke MK.

Dalam sidang di MK, Eggi berpendapat, jika Perppu Ormas tetap diberlakukan, maka pemerintah harus konsisten menjalankan aturan tersebut. "Kalau ini tetap diberlakukan atau paling tidak Mahkamah berpendapat Perppu ini benar dan harus jalan, kami minta konsistensinya, bubarkan ormas lain yang bertentangan dengan Pancasila," kata Eggi.

Menurut Eggi, asas Ketuhanan Yang Maha Esa hanya ada dalam ajaran Islam. "Pemahaman kami dan juga pemahaman dunia dalam arti agama-agama yang lain, sepengetahuan kami yang ber-Ketuhanan Maha Esa itu hanya ajaran Islam," kata Eggi.

Oleh karena itu, lanjut Eggi, hal ini akan mengganggu ormas agama selain Islam, karena konsekuensinya harus dibubarkan. "Jadi, kalau Perppu ini diberlakukan, keberatan kita-nya adalah justru mengganggu kepada agama lain yang bukan Islam, karena pasti harus dibubarkan juga," kata dia.

Dalam sidang perdana, alasan tersebut sempat dipertanyakan oleh Hakim Konstitusi, I Dewa Gede Palguna. Palguna menilai, alasan tersebut kontroversial dan tidak jelas dasar hukumnya.

"Hanya agama Islam yang mengakui dan memiliki keyakinan akan keesaan Tuhan. Bisa Saudara mempertanggungjawabkan pernyataan itu ? Nanti kalau pihak agama yang lain yang mempersoalkan ini bagaimana?" kata Palguna. "Berarti kan di sini terkandung seolah-olah pernyataan Saudara bahwa yang lain itu tidak ada pernyataan keesaan," ujar dia.

Sesaat seusai sidang di MK tersebut, Eggi kemudian diwawancarai wartawan di luar sidang MK. Video wawancara inilah yang kemudian menjadi viral. Dalam rekaman video, secara tegas Eggi kembali menegaskan tidak ada ajaran selain Islam yang sesuai dengan Pancasila.

Menurut Eggi, selain Islam, agama lain bertentangan dengan Pancasila karena Kristen Trinitas, Hindu Trimurti, dan sepengetahuan Eggi ajaran Budha tidak punya konsep Tuhan, kecuali dengan proses Amitaba dan apa yang diajarkan oleh Sidarta Gautama.

"Jadi ajaran-ajaran lain yang selain Islam bertentangan dengan sila pertama dari Pancasila, maka saya sudah ingatkan tadi konsekuensi hukum jika Perppu diterima, maka hukum berlaku, berkekuatan hukum tetap dan mengikat, maka konsekuensi hukumnya ajaran selain Islam harus dibubarkan," kata Eggi dalam penggalan pernyataannya yang ada dalam rekaman. Yani menegaskan, pengusutan dan penyidikan dengan serius kasus tersebut penting untuk menghindarkan bangsa Indonesia terusik rasa persaudaraan dan religiusitasnya dan terpecah-belah karena pernyataan provokatif seorang oknum advokat, seperti Eggi Sudjana.

Selain itu, Yani juga meminta agar organisasi advokat di mana Eggie Sudjana terafiliasi memberikan peringatan keras, jika tidak melakukan pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi, karena Eggie nyata-nyata telah melanggar kode etik advokat.

Yani menegaskan, pluralitas religius merupakan fakta konstitusional dan universal dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.

Ia mengatakan, Eggie Sudjana, yang secara tidak patut mengungkapkan pandangannya di ruang publik, telah mengabaikan dan menyangsikan fakta konstitusional dan universal tersebut serta keniscayaan kondisi bangsa Indonesia yang beragam dalam banyak aspek.

Menurut Yani, pernyataan Eggie Sudjana tersebut telah merendahkan harkat martabat profesi advokat, karena pernyataannya merujuk pada butir pertama Pancasila, namun didasarkan pada keterbatasan pengetahuannya tentang makna Ketuhanan Yang Maha Esa dimaksud dalam Pancasila dan menyimpulkan bahwa beberapa agama-agama besar di Indonesia sebagai bertentangan dengan Pancasila.




Sumber: Suara Pembaruan
ARTIKEL TERKAIT