Pengamat: Panglima Gatot Perlu Belajar dari Agus Harimurti

Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo (kedua kiri) berjabat tangan dengan putra Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono (kedua kanan) dan istri Anissa Pohan (kanan) saat silaturahmi dan halalbihalal Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah di Istana Negara, Jakarta, 25 Juni 2017. (Antara/Puspa Perwitasari)

Oleh: Yustinus Paat / FMB | Sabtu, 7 Oktober 2017 | 21:46 WIB

Jakarta - Pengamat militer Al Araf menegaskan bahwa jika Panglima TNI Gatot Nurmantyo ingin berpolitik praktis, maka harus keluar dari institusi TNI. Sejak reformasi, kata Al Araf, TNI sudah tidak bisa berpolitik lagi.

"Kalau mau terjun ke politik, Panglima TNI harusnya keluar dari institusi militer. Panglima adalah jabatan yang membawahi seluruh institusi militer. Sejak reformasi TNI sudah dilarang berpolitik," ujar Al Araf di Warung Daun, Cikini Raya, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/10).

Al Araf mengakui bahwa meskipun dilarang, godaan terhadap TNI termasuk Panglimanya untuk masuk ke dunia politik selalu ada. Sejak reformasi, kata dia, selalu ada upaya menarik Panglima TNI ke dalam proses politik elektoral.

"Ini bisa karena karena faktor internal panglimanya yang ingin masuk, atau faktor eksternal ada yang menarik dia untuk masuk politik," tanda dia.

Al Araf membandingkan pemilu 2004 dan apa yang terjadi sekarang. Menurut dia, pada pemilu 2004, faktor dari luar institusi TNI lebih dominan menggoda Panglima TNI untuk masuk ke wilayah politik. Apa yang dilakukan Gatot sekarang, kata dia justru berbeda dengan fenomena tahun 2004.

"Sekarang nampaknya lebih banyak faktor internal individual, bukan organisasional yang mencoba untuk mengambil ruang dinamika politik," katanya.

Al Araf menilai Gatot perlu belajar dari juniornya Agus Harimurti Yudhoyono yang keluar dari TNI ketika hendak berpolitik. Agus juga, kata dia tidak pernah berpolitik selama menjadi prajurit TNI.

"Pada kasus Agus lebih baik karena dia keluar dari TNI ketika maju Pilkada DKI Jakarta. Ini bisa menjadi contoh," imbuh dia.

Menurut Al Araf, tidak menjadi masalah kalau Gatot mau berpolitik, asalkan jabatannya sebagai Panglima TNI dilepas dan keluar dari TNI. Apalagi jabatan Panglima TNI, bukan persoalan individual karena dia membawahi organisasi yang namanya TNI. Dan secara resmi TNI sudah tidak berpolitik.

"Kalua ingin berpolitik sebaiknya dia (Gatot) lompat ke dalam panggung politik, dan masuk dalam partai politik, atau menjadi kandidat parpol dan melepaskan jabatannya sebagai Panglima TNI," pungkas dia.

Lebih lanjut, Al Araf menilai sulit menghindari dugaan bahwa Panglima TNI sedang menempuh langkah politis dengan melihat apa yang terjadi belakangan ini. Dia mencontohkan pernyataan Gatot tentang pengadaan 5.000 pucuk senjata dan pemutaran ulang film G-30-S/PKI.

"Belum lagi soal kedatangan Panglima TNI ke munas partai tertentu, membaca puisi, lalu mengkritik lembaga negara lain. Dia juga membuat pernyataan yang menimbulkan polemik, dengan menggunakan informasi intelijen," ungkap dia.




Sumber: Suara Pembaruan
ARTIKEL TERKAIT