Bawaslu Ingatkan Parpol Cermat Saat Daftar Peserta Pemilu 2019

Ilustrasi Bawaslu (Istimewa)

Oleh: Carlos KY Paath / WBP | Senin, 9 Oktober 2017 | 12:33 WIB

Jakarta – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggelar Sosialisasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Parpol Peserta Pemilu 2019. Pengawasan dilakukan sejak pendaftaran dibuka Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 3 Oktober lalu.

“Bawaslu berkewajiban melakukan pengawasan pemilu secara keseluruhan dimulai sejak pendaftaran. Harapan dan cita-cita kami melalui acara ini, kita bisa memberikan gambaran persiapan pengawasan pemilu, agar tercipta pemilu yang berintegritas,” kata Ketua Bawaslu, Abhan saat membuka sosialiasi di Jakarta, Senin (9/10).

Dia berharap ada paradigma yang setara antarsejumlah pihak terkait. Dia juga mengingatkan seluruh parpol untuk menyiapkan syarat administrasi pendaftaran secara cermat. “Parpol benar-benar update (perbarui) data yang dimiliki, sehingga tidak ada lagi data-data fiktif yang berujung tidak lolosnya parpol,” ujarnya.

Dia menegaskan, Bawaslu tak segan-segan mengawasi proses pendaftaran parpol peserta Pemilu 2019. “Mudah-mudahan proses pendaftaran dan verifikasi berjalan lancar, tidak ada sengketa proses. Kalau ada sengketa proses, itu jadi kewajiban kami,” tegasnya.

Pada bagian lain, dia menuturkan, pihaknya telah menyiapkan sejumlah rencana untuk mendukung persiapan Pemilu Legislatif (Pileg) serta Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Dijelaskan, Bawaslu tingkat provinsi sudah dibentuk, termasuk panitia pengawas pemilu (panwaslu) kabupaten/kota. “Mereka ini yang akan lebih bersinggungan dengan pelaksanaan pileg dan pilpres,” tuturnya.

Sementara anggota Bawaslu, M Afifuddin mengatakan, pihaknya mengantisipasi kemungkinan sengketa saat pendaftaran. “Orientasi kita hari ini sifatnya pencegahan. Kami ingin semua peserta gampang isi formulir dan pada akhirnya tidak ada yang melakukan sengketa. Pada akhirnya semua berproses dengan baik, tidak ada masalah,” katanya.

Dia mengungkapkan, pihaknya telah mengirimkan surat kepada KPU pada 29 September 2017. Salah satu hal yang diminta Bawaslu yakni mengenai Sistem Informasi Parpol (Sipol). “Kami meminta Sipol tidak menjadi satu-satunya jalan. Kalau memudahkan tidak masalah, cuma kalau ada kejadian-kejadian tertentu yang membuat parpol kesulitan, ada jalan lain,” ungkapnya.




Sumber: Suara Pembaruan
ARTIKEL TERKAIT