Survei: Perppu Ormas Didukung Mayoritas Publik

Mahasiswa dan alumni Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta menggelar aksi budaya menuntut rektor segera mengeluarkan larangan kegiatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di lingkup kampus, 22 Mei 2017. (Fuska Sani Evani/ Suara Pembaruan)

Oleh: Yustinus Paat / HA | Kamis, 12 Oktober 2017 | 04:52 WIB

Jakarta - Mayoritas publik mendukung Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang diterbitkan pemerintah. Publik menilai Perppu tersebut bisa menjaga keutuhan NKRI, Pancasila dan UUD 1945.

Hal ini tergambar dari hasil survei Indikator Politik Indonesia yang dilakukan pada 17 hingga 24 September 2017. Survei dilakukan terhadap 1.220 responden dengan usia 17 tahun atau sudah menikah di 34 provinsi. Penentuan responden dilakukan lewat metode multistage random sampling. Para responden diwawancarai lewat tatap muka. Margin of error survei plus-minus 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

"Ada 32 persen publik yang mengetahui pemerintah menerbitkan Perppu Ormas. Dari yang tahu ini, sebanyak 75 responden yang mendukung penerbitan Perppu Ormas tersebut, yang tidak mendukung hanya 14 persen dan sisanya tidak tahu atau tidak menjawab. Ini berarti mayoritas mendukung Perppu Ormas yang diterbitkan Pemerintah," ujar Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi dalam pemaparan hasil survei di Jakarta, Rabu (11/10).

Burhanuddin mengungkapkan publik menyampaikan berbagai alasan mendukung Perppu Ormas. Alasan terbanyak adalah Perppu untuk menjaga keutuhan NKRI 29,8 persen, untuk memperkokoh Pancasila dan UUD 1946 29,5 persen, serta menjaga kerukunan bangsa Indonesia sebanyak 10,8 persen.

"Alasan lainnya di bawah 10 persen, seperti untuk menghindari konflik di tengah masyarakat hanya 8,9 persen, untuk meredam perkembangan kelompok-kelompol garis keras 7,6 persen serta alasan-alasan lainnya," tutur dia.

Sementara 14 persen responden yang tidak mendukung Perppu Ormas juga menyampaikan sejumlah alasan, antara lain pemerintah bisa bertindak sewenang-wenang 28,3 persen, bertentangan dengan kebebasan berserikat dan berkumpul 23,6 persen, pembubaran ormas hanya bisa dilakukan melalui proses pengadilan 12,4 persen, lebih ditunjukkan untuk membungkam kelompok-kelompok Islam 10,8 persen, dan sisanya alasan-alasan lainnya.

"Namun, saat ditanya, hanya 17 persen yang mengatakan Perppu Ormas membatasi hak demokrasi masyarakat, sedangkan 68 persen responden menyatakan Perppu Ormas untuk melindungi demokrasi dan NKRI dari ancaman Ormas yang dinilai bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945," ungkap dia.

Dari hasil survei, lanjut Burhanuddin, sekitar 35 persen publik mengetahui organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Di antara yang yang mengetahui HTI, kata dia, mayoritas tahu apa yang menjadi cita-cita HTI (64 persen) dan mayoritas juga tidak setuju apa yang menjadi cita-cita HTI tersebut (62 persen).

"Dalam Perppu, HTI dinyatakan sebagai salah satu ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dan oleh karenanya pemerintah melarang HTI. Pelarangan ini didukung oleh 42 persen publik, 11 persen yang tidak mendukung dan sekitar 48 persen yang tidak bersikap," jelas dia.

Sejumlah alasan diungkapkan publik mengapa setuju dengan pelarangan HTI melalui Perppu Ormas, antara lain HTI menentang demokrasi (26,4 persen), gerakan HTI meresahkan masyarakat (12,2 persen), menghindari konflik di tengah masyarakat (11,1 persen), HTI bertujuan mendirikan khilafah Islam (11,0 persen), HTI bertentangan dengan Islam Indonesia (10,3 persen), dan alasan-alasan lainnya.




Sumber: BeritaSatu.com
ARTIKEL TERKAIT